Yusuf menilai bahwa skenario pertama memberi dampak yang cenderung terbatas, sedangkan skenario kedua dapat memengaruhi struktur pendanaan perbankan secara lebih nyata, terutama bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“BPD menjadi kelompok yang paling rentan karena rekening gaji ASN daerah merupakan sumber dana murah yang stabil sekaligus dasar penyaluran kredit melalui mekanisme potong gaji,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, jika gaji tidak lagi masuk melalui BPD, bank berpotensi kehilangan dana murah dan kepastian pembayaran angsuran secara bersamaan.
Kondisi ini menurutnya dapat menaikkan biaya dana, mengetatkan likuiditas, serta mengurangi ruang pembiayaan bagi UMKM dan kegiatan ekonomi daerah.
Secara nasional dampaknya mungkin tidak sistemik karena dana pihak ketiga BPD juga berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Namun, tekanannya dapat lebih besar pada BPD di daerah dengan aktivitas ekonomi swasta yang masih terbatas.
Dampak ke Bank Himbara Moderat
Sementara, Yusuf menilai bahwa dampak terhadap bank Himbara cenderung lebih moderat karena sumber pendanaannya lebih beragam.
“Tekanan terutama akan terasa pada kredit konsumsi berbasis gaji yang selama ini memiliki risiko relatif rendah,” kata Yusuf.
Di sisi lain, Himbara berpeluang memperoleh aliran dana melalui perannya sebagai mitra pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
Jika dana koperasi kemudian ditempatkan di Himbara, likuiditas sebenarnya tidak keluar dari sistem perbankan, tetapi berpindah dari BPD ke bank yang lebih besar.
“Pergeseran tersebut dapat memperlebar kesenjangan kapasitas pembiayaan antara bank nasional dan bank daerah,” katanya.
Yusuf juga mewanti-wanti risiko lain yang muncul karena pembayaran gaji saat ini sudah berjalan secara nontunai.
Menurutnya, menambahkan koperasi yang sebagian besar masih membangun kapasitas kelembagaan dapat memperpanjang rantai pembayaran dan menambah titik risiko, terutama jika koperasi memegang dana gabungan tanpa pengawasan kehati-hatian dan perlindungan simpanan yang memadai.
Jalan tengah yang lebih proporsional menurutnya adalah mempertahankan BPD sebagai pengelola rekening gaji, sementara koperasi berperan sebagai agen layanan.
“Dengan model ini, dana tetap dikelola oleh lembaga yang diawasi secara ketat, ASN tetap memiliki kebebasan memilih layanan, dan koperasi memperoleh peran serta pendapatan jasa,” kata Yusuf.
Yusuf bilang, penerapannya sebaiknya dimulai melalui uji coba terbatas agar manfaat dan risikonya dapat diukur sebelum diperluas.
“Memperkuat koperasi merupakan tujuan penting, tetapi kebijakannya perlu dirancang tanpa mengurangi kemampuan bank daerah membiayai perekonomian lokal,” pungkasnya.
(ell)
