Dengan PDB nominal Indonesia sekitar US$1,4 triliun hingga US$1,5 triliun, potensi penerimaan yang belum tergali itu diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun per tahun.
"Kita memungut pendapatan 6% lebih rendah dari yang seharusnya. Apa artinya itu? Artinya, kita kehilangan potensi US$90 miliar per tahun yang tidak kita pungut dari perekonomian," jelasnya.
Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kemauan politik atau political will dari pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
"Faktanya rasio penerimaan kita rendah karena tidak adanya kemauan politik. Ini menurut pendapat saya, dan pendapat Presiden Prabowo," kata Hashim.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasio penerimaan negara Indonesia meningkat menjadi 18% dalam dua hingga tiga tahun ke depan, setara dengan posisi Kamboja saat ini.
Dengan demikian, ia menambahkan, pemerintah mulai mengarahkan sistem perpajakan elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan penerimaan negara.
"Jika kita melakukan pemungutan seperti yang dilakukan Kamboja, menurut pendapat saya, kita akan berada di jalur menuju status negara adidaya," pungkasnya.
(lav)
