Bloomberg Technoz, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan signifikan dalam pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN HM) oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pengawasan yang belum selaras dengan ketentuan peraturan menteri keuangan ini ditengarai bersumber dari ketidakakuratan sistem pencatatan internal di tubuh SKK Migas.

Akibat lemahnya tata kelola dan pencatatan tersebut, BPK mencatat potensi kerugian negara yang sangat masif.

Salah satu temuan utamanya adalah hilangnya aset BMN HM eks terminasi di lapangan senilai US$33,22 juta atau setara Rp518 miliar yang kini tidak diketahui keberadaannya.

Temuan ini tertuang dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang diterbitkan BPK pada Selasa (13/10/2026).