Bloomberg Technoz, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya risiko penurunan keekonomian wilayah kerja (WK) migas pada sembilan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2020—2024 senilai US$2,99 miliar atau setara dengan Rp53,61 triliun.

Penurunan nilai keekonomian WK-WK migas itu ditengarai terjadai akibat lemahnya pengendalian internal dan pengawasan melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). 

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang baru diterbitkan, BPK menilai SKK Migas belum menjalankan fungsi verifikasi dan pengendalian biaya secara optimal.

"Akibatnya, timbul risiko inefisiensi pembebanan biaya yang melebihi pagu work program and budget [WP&B] dan berkurangnya keekonomian wilayah kerja pada 9 KKKS periode 2020—2024 senilai US$2,99 miliar, sehingga mengurangi bagi hasil bagian negara," tulis BPK dalam laporan resminya.

Ketidaksesuaian Prosedur