“BPK merekomendasikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam rangka penyusunan kebijakan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang terintegrasi terkait dengan kesesuaian tujuan permohonan penerbitan visa, aktivitas orang asing, dan pengesahan RPTKA,” sebut BPK.

(red/ell)