“Dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut. Potensi ini harus dikelola agar hasilnya kembali kepada masyarakat Indonesia. Kita ingin nelayan dan pembudidaya ikan memperoleh peluang usaha yang lebih baik," kata dia.

Adapun, pembentukan Satgas tersebut dilakukan lewat Peraturan Presiden 69 tahun 2026. Satgas tersebut ditujukan untuk memberantas jaringan penyelundupan benih lobster ke luar negeri dari hulu hingga hilir, termasuk pemodal hingga pihak yang mengendalikan jaringan ilegal tersebut.

Satgas tersebut berada di bawah naungan Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), bersama Kemenko Pangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Tidak boleh berhenti kepada kurir atau pengangkut, Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali," ujar Menko Polkam Dudung Abdurrachman.

(ain)