Ia menilai bahwa target ini cukup berat jika melihat kinerja penerimaan tahun sebelumnya.
Tekanan lain menurut Yusuf datang dari subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah telah menambah kebutuhan anggaran sekitar Rp132 triliun. Jika harga minyak kembali meningkat, ruang fiskal akan semakin sempit.
Sementara itu, penurunan anggaran Badan Gizi Nasional sekitar Rp38 triliun memang membantu menahan defisit. Namun, penghematan itu lebih banyak terjadi akibat kendala penyerapan, penyesuaian penerima, dan persyaratan sanitasi dapur.
Kondisi ini menurutnya mencerminkan persoalan tata kelola program, bukan efisiensi yang dirancang sejak awal. Apabila anggarannya dialihkan ke program lain, pengaruhnya terhadap defisit juga akan hilang.
Sementara itu, pemangkasan perjalanan dinas diperkirakan hanya menghasilkan penghematan satu digit triliun rupiah atau kurang dari 0,05% PDB.
“Dampaknya terhadap defisit sangat terbatas, tetapi sektor hotel, restoran, dan transportasi di daerah dapat langsung merasakan tekanannya,” kata Yusuf.
Menurutnya, defisit 2,85% masih mungkin dipertahankan apabila penerimaan tidak meleset lebih jauh, harga minyak terkendali, dan anggaran MBG tetap tidak terserap.
Sebaliknya, jika penerimaan pajak melemah dan beban subsidi meningkat, defisit dapat mendekati batas 3%.
“Kalaupun target tercapai, pencapaian tersebut lebih banyak ditopang oleh rendahnya penyerapan belanja daripada perbaikan struktural dalam pengelolaan fiskal,” katanya.
Ia mewanti-wanti masalah serupa berpotensi berulang pada 2027 selama rasio pajak tidak meningkat dan program prioritas belum dievaluasi berdasarkan hasil.
Tanpa perbaikan tersebut, menurutnya pemerintah akan terus mengandalkan pengereman belanja menjelang akhir tahun untuk menjaga defisit.
(red/ell)
