Penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun hingga September 2026, tumbuh 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut setara 74,2% dari target APBN 2026.

Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp1.847,7 triliun, tumbuh 21,8% secara tahunan. Angka ini terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp240,1 triliun.

Penerimaan pajak juga tumbuh 24,1% secara tahunan dan telah mencapai 68,2% dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai meningkat 8,5% menjadi Rp240,1 triliun, setara 71,5% dari target.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut bahkan telah melampaui target PNBP dalam APBN 2026, yakni sebesar 107,2%.

Namun, defisit melonjak dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,9% terhadap PDB. Kendati demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun lalu, yakni Rp371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim defisit APBN ini sudah sesuai jalurnya. Dia bahkan memastikan defisit anggaran sampai akhir tahun akan menyentuh level 2,8% seperti target yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2026.

"Belanja negara sampai 3/4 tahun sudah digunakan 69,2%, ini on track," kata Suahasil. 

Lebih lanjut, penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp809,3 triliun, tumbuh 17,6% secara tahunan. Sedangkan PPh migas meningkat lebih tinggi, yakni 128,2% menjadi Rp43,6 triliun, seiring kenaikan harga minyak bumi.

Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp683,3 triliun, meningkat 38,6% secara tahunan.

Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.

2. Restitusi Pajak Dipercepat

Di tengah kenaikan penerimaan pajak, pemerintah mulai melonggarkan pengelolaan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang berhak.

Percepatan pengembalian ini utamanya didorong ke sektor-sektor yang mendongkrak perekonomian.

"Saya telah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin diproses hak dari para wajib pajak ini," jelas Suahasil. 

Sebagai gambaran, hingga September 2026, realisasi restitusi pajak mencapai Rp198,71 triliun turun sekitar 38,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp320,91 triliun.

Terdiri dari PPh sebesar Rp59,08 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp137,79 triliun, dan jenis pajak lainnya sebesar Rp1,84 triliun. 

Sementara, restitusi jenis pajak lainnya justru mengalami peningkatan dari Rp1,04 triliun pada September 2025 menjadi Rp1,84 triliun pada September 2026.

3. Belanja Negara Tumbuh 19%, Subsidi dan Kompensasi Naik

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun hingga September 2026, setara 69,2% dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu, tumbuh 29,6% secara tahunan.

Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.069,4 triliun, setara 70,8% dari pagu dan tumbuh 33,5%. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp991,9 triliun, setara 60,5% dari pagu dan tumbuh 25,7%.

Adapun transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5% dari pagu. Namun, realisasi TKD tersebut masih turun 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Suahasil mengungkapkan pemerintah telah membayar Rp376,8 triliun hingga September 2026, meningkat dari Rp244,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pembayaran tersebut setara 84,3% dari alokasi subsidi dan kompensasi dalam APBN. 

Berdasarkan paparan APBN Kita, realisasinya terdiri atas subsidi Rp222,5 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun.

Pembayaran subsidi dan kompensasi, terutama kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). 

4. Pembiayaan Utang Baru 59,4% dari Target, Biaya Bunga Sudah Rp444,5 Triliun

Di tengah defisit APBN, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 59,4% dari target pembiayaan utang bersih tahun ini sebesar Rp832,2 triliun.

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika pembiayaan utang mencapai Rp502,9 triliun.

Pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2% dari target Rp799,5 triliun. 

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp3,2 triliun, berbanding terbalik dengan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.

Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp502,9 triliun.

Namun, pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan realisasi Januari–September 2025 sebesar Rp471,4 triliun.

Adapun Kemenkeu turut menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara di tengah defisit APBN hingga akhir 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan utang pemerintah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan APBN dengan skenario defisit sebesar 2,85% dari PDB, sesuai outlook laporan semester.

"Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV, beberapa SUN akan masih kita lakukan. Pertama, kita masih memiliki jadwal 12 kali lelang SBN reguler setiap Selasa. Jadi enam kali lelang SUN dan enam kali lelang SBSN di kuartal IV," kata Suminto.

Pemerintah, lanjut Suminto, juga akan menerbitkan dua instrumen SBN ritel hingga akhir tahun, yakni Savings Bond Ritel (SBR) seri 015 untuk instrumen konvensional dan Sukuk Tabungan seri 017 untuk instrumen syariah.

Selain mengandalkan pasar domestik, Kemenkeu masih membuka peluang penerbitan SBN dalam valuta asing atau global bond. 

Namun, realisasinya akan bergantung pada perkembangan kondisi pasar keuangan global yang saat ini dinilai sangat dinamis.

Di samping penerbitan surat utang, pemerintah juga memiliki potensi penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar yang siap dicairkan pada kuartal IV-2026.

"Selain itu, kami juga masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar siap untuk ditarik di kuartal keempat," tuturnya. 

(prc/ros)