Wijayanto menilai rencana tersebut menjadi ide yang sangat buruk. Apalagi, ide itu ditujukam sebagai bagian dari upaya menyelamatkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini belum cukup optimal.
"Hanya untuk menyelamatkan KDMP, semua dirombak dan diarahkan ke koperasi. Dari mulai distribusi LPG subsidi, pupuk subsidi, hingga gaji ASN," tutur dia.
Risiko Besar
Risiko terjadinya dead weight loss, kata dia, justru akan semakin besar apabila pemerintah terus mengintervensi berbagai sektor untuk mempertahankan keberlangsungan KDMP.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong KDMP mengembangkan kegiatan ekonomi produktif baru, alih-alih mengambil alih kegiatan usaha atau sistem distribusi yang sudah berjalan.
Langkah tersebut dinilai lebih tepat untuk menciptakan nilai tambah ekonomi baru ketimbang memaksakan koperasi masuk ke berbagai sektor, yang padahal telah memiliki keberlangsungan mekanisme tersendiri.
"Dorong KDMP untuk melakukan kegiatan produktif baru, bukan mengambil yang sudah ada. Jika gagal dan tutup, biarkan saja. Jika dipaksakan harus hidup at all cost, kasihan rakyat," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengakui telah mengusulkan rencana pelibatan koperasi dalam menyalurkan gaji dan pembayaran dana pensiun aparatur sipil negara (ASN).
Namun, Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi memastikan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal perluasan jalur pembayaran gaji dan pensiunan ASN.
Dia mengatakan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar lebih baik.
"Saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos dan Bank" kata Ahmad dalam siaran resmi, Kamis (8/10/2026).
Ahmad mengatakan, usulan tersebut tidak serta-merta menghilangkan dan menggeser fungsi perbankan. Namun, justru ditujukan agar koperasi ikut hadir menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam layanan keuangan.
(ain)
