Dalam pernyataannya, Microsoft membela penggunaan program visa tersebut dan menyatakan siap memberikan informasi tambahan kepada pemerintah. Adobe dan perusahaan-perusahaan India yang disebut Vance dan Sonderling belum segera menanggapi permintaan komentar.
Saham Microsoft turun lebih dari 1,3% dalam perdagangan di New York pada Kamis. Sementara itu, saham Cognizant berbalik menguat setelah sempat melemah dan naik lebih dari 5%. American depositary receipts (ADR) Infosys juga berbalik ke zona positif setelah merosot tajam pada awal perdagangan, dengan kenaikan lebih dari 1%. Adapun saham Wipro turun kurang dari 1%.
Pernyataan Vance yang mengkritik Microsoft disampaikan beberapa jam sebelum Presiden Donald Trump menganugerahkan National Medal of Technology and Innovation kepada CEO perusahaan tersebut, Satya Nadella, dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di Washington. Acara itu digelar untuk menyoroti kepemimpinan AS di bidang sains. Pekan lalu, Nadella juga menghadiri jamuan makan siang di Gedung Putih bersama para pemimpin industri teknologi lainnya untuk membahas langkah pengamanan kecerdasan buatan (AI).
“Microsoft adalah perusahaan Amerika yang hebat, dan kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Mereka melakukan banyak hal penting,” kata Vance. “Pesan kami kepada Microsoft bukanlah bahwa kami ingin merugikan perusahaan Anda. Kami ingin perusahaan Anda berkembang, tetapi kami ingin pertumbuhan itu dicapai dengan mempekerjakan dan memberdayakan sesama warga Amerika.”
Langkah yang diumumkan Vance dan Sonderling menyasar Permanent Labor Certification Program (PERM), yaitu program yang memungkinkan perusahaan mengajukan sponsor bagi warga asing yang telah bekerja di AS dengan visa H-1B atau jenis visa lainnya agar dapat memperoleh status penduduk tetap yang sah. Status tersebut merupakan tahap awal menuju kewarganegaraan AS.
Ketergantungan Silicon Valley pada pekerja asing telah lama menjadi sumber perdebatan dalam isu imigrasi. Sejak Trump kembali menjabat tahun lalu, pemerintahannya terus mengangkat kekhawatiran tersebut dan mendesak perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk meningkatkan pelatihan serta perekrutan tenaga kerja AS.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Trump mengambil langkah untuk mempersulit perusahaan menggunakan visa H-1B guna menarik tenaga kerja asing berbakat, padahal program itu merupakan salah satu sumber utama pekerja bagi industri teknologi. Perubahan yang diusulkan mencakup biaya pengajuan sebesar US$100.000 bagi sebagian besar pemohon serta pengetatan aturan pengalokasian visa H-1B melalui undian tahunan, dengan memberikan prioritas kepada perusahaan yang menawarkan gaji tertinggi.
Dalam pernyataannya, Vance mendesak perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS untuk mengubah kebijakan mereka agar lebih banyak mempekerjakan warga Amerika.
“Berhentilah menipu pekerja Amerika. Berhentilah mendatangkan pekerja yang terikat seperti pelayan kontrak untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya bersedia dilakukan oleh pekerja Amerika,” kata wakil presiden tersebut.
Penangguhan ini menjadi langkah terbaru pemerintahan Trump dalam memperketat jalur migrasi, baik yang legal maupun tidak berdokumen. Kebijakan tersebut mempersempit salah satu jalur penting yang menghubungkan tenaga kerja global di bidang sains dan teknik dengan perusahaan-perusahaan AS di berbagai sektor.
Dalam pengumuman yang hampir bersamaan pada Kamis, pemerintah juga menyatakan telah membuka penyelidikan terhadap pemegang visa pertukaran asing di sembilan perguruan tinggi terkemuka, termasuk Harvard University, Stanford University, dan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Penyelidikan penipuan berskala luas itu berfokus pada visa J-1, yang di lingkungan universitas kerap digunakan oleh kandidat doktor internasional dan akademisi tamu.
Dalam konferensi tingkat tinggi pada Kamis, tempat Trump memberikan penghargaan kepada Nadella, pemerintah mengumumkan rencana untuk mengucurkan lebih dari US$100 juta bagi program pendidikan untuk peneliti Amerika di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan jumlah peneliti ilmiah berkewarganegaraan AS sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan dan universitas pada tenaga kerja asing berbakat.
Anggota DPR AS dari Partai Demokrat yang mewakili Washington, Pramila Jayapal, mengkritik keputusan pemerintah tersebut. Ia mengatakan bahwa program PERM memiliki proses yang jelas dan dirancang agar memberikan manfaat bagi perekonomian AS serta memastikan bahwa program itu tidak merampas pekerjaan warga negara Amerika.
“Anda tidak memperbaiki sistem imigrasi yang rusak dengan menghantam imigrasi legal menggunakan palu,” kata Jayapal dalam sebuah pernyataan. “Menyasar Microsoft atau program PERM dengan cara seperti ini justru merusak imigrasi legal dan melemahkan kemampuan Amerika untuk berinovasi.”
Perusahaan seperti Microsoft kerap menggunakan program H-1B untuk mendatangkan pekerja asing, kemudian membantu sebagian dari mereka tetap tinggal di AS melalui sistem tersebut. Hingga kuartal III tahun fiskal federal 2026 yang berakhir pada 30 September, Microsoft telah mengajukan sekitar 1.680 permohonan perubahan status menjadi penduduk tetap, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS.
Dalam pernyataan setelah penangguhan diumumkan, Microsoft mengatakan bahwa dari total 6.000 permohonan visa H-1B yang diajukan pada tahun fiskal terbaru, sebanyak 80% ditujukan untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan yang sudah bekerja di perusahaan tersebut. “Permohonan ini bukan untuk merekrut orang baru. Pengajuan lainnya untuk karyawan baru ditujukan bagi individu yang sudah berada secara legal di Amerika Serikat dan memutuskan untuk bekerja bersama kami. Jumlahnya hanya setara dengan 1% dari tenaga kerja kami di AS,” tulis perusahaan itu di blog resminya.
Program PERM merupakan salah satu instrumen utama Microsoft untuk mempertahankan karyawan. Perusahaan tersebut dikenal membantu karyawan pemegang visa kerja mengajukan status penduduk tetap yang sah. Microsoft, yang berkantor pusat di Redmond, Washington, telah lama memperkuat tenaga kerjanya di AS dengan merekrut karyawan yang berada di negara itu menggunakan visa H-1B, serta visa untuk perpindahan karyawan antarperusahaan dan lulusan baru perguruan tinggi.
Di luar industri teknologi, perusahaan-perusahaan Wall Street dan telekomunikasi juga mengandalkan program H-1B melalui penggunaan tenaga kontrak TI dari perusahaan penyedia tenaga kerja dan alih daya. Perusahaan-perusahaan tersebut telah membangun bisnis yang menguntungkan dengan merekrut programmer dan profesional teknologi lainnya dari luar negeri untuk ditempatkan di perusahaan klien di AS.
Dalam sembilan bulan pertama tahun fiskal 2026, Microsoft menjadi pengguna visa H-1B terbesar kelima dengan 3.688 visa. Perusahaan itu berada di bawah Apple Inc, Infosys, Tata Consultancy Services, dan Amazon.com Inc, menurut data pemberi kerja pengguna H-1B yang diterbitkan US Citizenship and Immigration Services (USCIS). Selama satu dekade terakhir, Microsoft telah menggunakan hampir 54.000 visa tersebut, menempati peringkat keempat di antara pengguna terbesar, di bawah Amazon, Infosys, dan Tata, berdasarkan data USCIS.
Selama bertahun-tahun, Tata Consultancy Services (TCS) dan perusahaan alih daya India lainnya menjadi pengguna visa H-1B terbesar. Mereka kerap menuai kritik karena mengambil alih operasional teknologi di perusahaan-perusahaan besar AS, lalu mendatangkan pekerja sementara dari India dengan gaji lebih rendah dibandingkan pekerja Amerika yang setara. Namun, perusahaan-perusahaan India tersebut mengurangi penggunaan visa dalam beberapa tahun terakhir di tengah reaksi politik dan langkah pemerintahan Trump menaikkan biaya visa H-1B menjadi US$100.000.
Nasscom, kelompok lobi yang mewakili perusahaan layanan TI India, mengatakan banyak perusahaan di sektor tersebut telah secara signifikan mengurangi ketergantungan pada visa H-1B. Perubahan itu turut menurunkan jumlah permohonan untuk memperoleh status penduduk tetap.
“Meski keputusan ini berdampak pada jalur imigrasi tertentu, Nasscom secara konsisten berpandangan bahwa imigrasi dan mobilitas tenaga kerja terampil merupakan dua persoalan berbeda dan tidak seharusnya dipandang melalui sudut pandang yang sama,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
Meski industri teknologi mendukung Trump pada masa jabatan keduanya karena kebijakan yang berupaya mengurangi beban pajak dan regulasi serta menarik investasi untuk membangun infrastruktur AI, pengetatan imigrasi oleh pemerintah tetap menjadi sumber ketegangan.
Menurut Ken Mahoney, presiden sekaligus CEO Mahoney Asset Management, pembatasan masuknya peneliti dan ilmuwan asing berisiko melemahkan inovasi serta daya saing AS dalam jangka panjang.
“Amerika Serikat telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun posisinya sebagai pemimpin teknologi dunia berkat kemampuannya menarik sejumlah orang paling cerdas dari seluruh dunia,” kata Mahoney. “Membatasi akses terhadap talenta tersebut berpotensi menghentikan inovasi. Kita tidak pernah tahu siapa di luar sana yang sedang mengembangkan gagasan besar yang akhirnya tidak dapat kita manfaatkan.”
(bbn)
