Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 71.500 demonstran di seluruh negeri, termasuk sekitar 24.500 orang di Paris. Meski jumlah tersebut jauh di bawah aksi pada Selasa, kerusuhan di perkotaan justru meningkat. Kementerian melaporkan sejumlah “insiden serius” di kota-kota seperti Poitiers, Toulouse, dan Saint-Etienne, yang berujung pada penahanan lebih dari 500 orang.
Dalam pidatonya pada Rabu malam, Lecornu menanggapi kekhawatiran mengenai harga energi dengan mengatakan bahwa Prancis akan melepas cadangan solar sebagai bagian dari kesepakatan terbaru negara-negara Kelompok Tujuh (G-7). Namun, ia tidak menyinggung keluhan pelajar yang telah memicu demonstrasi selama sekitar dua pekan.
Pemerintah menghadapi beragam tuntutan dari petani, nelayan, pengemudi truk, dan perusahaan konstruksi, serta perawat dan masyarakat yang mengandalkan mobil untuk bekerja dan terdampak tingginya harga bahan bakar. Pemerintah juga menangguhkan penggunaan sejumlah senjata oleh polisi setelah seorang pelajar kehilangan tangannya akibat ledakan senjata, yang semakin memperkuat keluhan pelajar mengenai kekerasan polisi.
Aksi demonstrasi berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 13 Oktober.
Kerusuhan pelajar turut memicu kekhawatiran investor mengenai target defisit Prancis, kebuntuan parlemen dalam pembahasan anggaran pemerintah, serta ketidakpastian menjelang pemilihan presiden dan terkait kebijakan fiskal para kandidat.
Pemimpin sayap kanan jauh Marine Le Pen, yang partainya belum pernah memegang jabatan presiden, unggul dalam sejumlah jajak pendapat. Ketidakpastian politik Prancis telah mengguncang pasar obligasi sejak Presiden Emmanuel Macron mengambil langkah berisiko dengan menggelar pemilu dini pada 2024. Keputusan tersebut berujung pada parlemen tanpa mayoritas.
(bbn)
