Karena itu, dia menilai kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta aktivitas ekonomi riil perlu bekerja dalam satu ekosistem untuk memastikan perputaran rupiah dapat mendukung pertumbuhan.
"Jadi pada akhirnya dunia usaha serta rumah tangga mengubah pembiayaan tersebut menjadi produksi, menjadi investasi, menjadi lapangan kerja, dan juga konsumsi," jelas Noor.
"Tujuannya bukan agar satu institusi melakukan semuanya. Tujuannya adalah agar sistem bekerja bersama, kolaboratif, agar rupiah terus bergerak, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada," terangnya.
Tak luput ia menambahkan bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut berperan sebagai katalis penting untuk mendorong investasi, konektivitas, hingga perlindungan sosial.
Noor bilang, realisasi belanja pemerintah tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun hingga Agustus 2026, termasuk alokasi belanja modal sebesar Rp159,8 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.
Namun, Noor mengingatkan ketahanan ekonomi pada prinsipnya juga akan sangat bergantung pada kredibilitas tata kelola fiskal di tengah dinamika global dan geopolitik yang tidak pasti.
Tercatat defisit anggaran per Agustus 2026 sebesar Rp240,1 triliun atau 0,96% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jadi saya menekankan, rupiah APBN tidak hanya menjadi katalis aktivitas ekonomi. Rupiah APBN juga menjaga agar masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk bertahan, berusaha, dan mengambil bagian dalam pertumbuhan. Kemudian melindungi bukan sekedar memberikan bantuan, melindungi juga berarti memberdayakan," pungkasnya.
(prc/ell)
