Rosan menjelaskan bahwa posisi serta tata kerja kelembagaan investasi nantinya akan menyesuaikan dengan arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Iya, ada [Kementerian BKPM] lah,” ungkap Rosan usai menghadiri agenda International Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10/2026).
Mengenai mekanisme teknis integrasi dan koordinasi di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia, Rosan menyatakan pihaknya masih menunggu penerbitan regulasi resmi, seperti peraturan presiden (perpres) atau payung hukum lainnya.
"Kita menunggu arahan saja; yang penting koordinasi selalu baik," tuturnya.
Sebelumnya, merespons pembentukan Kemenko baru tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan agar Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi turut membawahi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai integrasi kedua kementerian tersebut penting untuk memangkas alur birokrasi yang selama ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Menurut Bhima, sektor hilirisasi dan transisi energi merupakan dua motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu menyerap banyak tenaga kerja.
"Nah, yang jadi catatan adalah seharusnya Kemenkonya Bahlil ini membawahi juga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, sehingga bahkan fungsi dari Kemenko Perekonomian ke depan tidak lagi dibutuhkan. Kalau hilirisasi dan transisi energi ini kan dua dua motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan lebih banyak serap tenaga kerja," kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, Senin (5/10/2026).
Lebih lanjut, Bhima berpendapat keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional belum cukup optimal untuk mengakselerasi proyek strategis tersebut.
Dia menegaskan bahwa satgas perlu diserap langsung oleh Kemenko baru, termasuk merangkul kementerian teknis yang mengurusi penataan kawasan industri hingga perluasan pasar ekspor guna memangkas hambatan perdagangan dan ego sektoral.
"Karena kalau hanya menarik investasi kemudian ada Satgas Hilirisasi di bawah ESDM tidak cukup karena itu baru investasi yang sifatnya masih olahan primer, tetapi penataan kawasan industrinya, kemudian bagaimana bisa mendorong ekspor di tengah berbagai hambatan perdagangan, memperluas pasar ekspor itu ada di bawah kementerian teknis," ungkap Bhima.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat ganda kepada Bahlil Lahadalia untuk mengemban jabatan sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Pelantikan resmi tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Penunjukan ini berkaitan erat dengan pelaksanaan agenda strategis program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya percepatan eksekusi hilirisasi dan transisi energi nasional.
Bahlil menerangkan bahwa penggabungan integrasi kantor dan anggaran dilakukan bersama Kementerian ESDM mengingat sekitar 90% dari total investasi hilirisasi nasional berada dalam lingkup pemangkuan sektor ESDM.
(smr/wdh)
