Dalam kaitan itu, dia menyatakan kebutuhan bijih smelter di Indonesia saat ini mencapai sekitar 320 juta mt. Dia meyakini kekurangan pasokan bijih tersebut dapat teratasi dengan stok yang dimiliki saat ini.
Cecep memperkirakan stok bijih nikel nasional pada akhir 2025 mencapai sekitar 40 juta mt, sehingga tidak terdapat defisit bijih yang terjadi.
“Sebenarnya kalau kita lihat ke angka 2025 akhir itu, mereka punya stok sekitar mendekati 40 juta ton. Mereka bilang kurang itu untuk menjamin kepastian target tahun depan ada ketakutan kayak dulu-dulu,” ungkapnya.
Sekadar catatan, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat realisasi serapan bijih nikel sepanjang Januari—Juni mencapai 120,6 juta mt atau setara 46,2% dari kuota produksi dalam RKAB 2026 sejumlah 260—270 juta mt.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel.
Dia menjelaskan 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
Dia mencatat kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta mt per tahun.
“Hingga Juni 2026, konsumsi bijih domestik tercatat sekitar 120,06 juta ton, atau kurang lebih 46,2% dari kuota yang disetujui. Sementara itu, kebutuhan 79 fasilitas hilirisasi apabila seluruhnya beroperasi pada kapasitas penuh diperkirakan dapat mencapai sekitar 415 juta ton per tahun,” kata Meidy melalui keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).
Kendati begitu, Meidy menilai kekurangan bijih nikel di atas kertas tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan RKAB secara menyeluruh. Dia menyarankan persetujuan revisi RKAB harus berbasis aspek teknis.
Adapun, Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bijih nikel dari Filipina sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 13,52 juta mt, atau naik 65,69% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sejumlah 8,16 juta mt.
Impor bijih nikel yang tercatat dalam kode HS 26040000 (ore nickel and concentrates) tercatat paling banyak masuk ke wilayah Weda, Maluku Utara dengan volume sekitar 7,8 juta mt.
Kemudian, impor bijih nikel dari Filipina yang masuk ke Morowali tercatat sekitar 3,23 juta mt pada Januari hingga Agustus 2026.
Selain itu, bijih nikel impor dari Filipina masuk ke Kendari mencapai 1,35 juta mt pada Januari—Agustus 2026.
Selanjutnya, bijih nikel dari Filipina sepanjang Januari—Agustus 2026 sejumlah 713.191 mt masuk ke wilayah Kolonodale.
Sebelumnya, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memperkirakan impor bijih atau ore nikel akan mencapai 25 juta mt sepanjang 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan impor sepanjang 2025 sejumlah 15,33 juta mt.
Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menerangkan peningkatan impor bijih tahun ini masih dipengaruhi keputusan pemangkasan kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 menjadi 260—270 juta mt atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar 320,37 juta mt.
FINI sebelumnya menjelaskan kapasitas produksi fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia pada tahun ini akan mencapai 2,7 juta metrik ton kering atau dry metric ton (dmt) nikel kelas 1 dan kelas 2.
Dengan kapasitas ini, Indonesia membutuhkan tambahan sekitar 40—50 juta metrik ton basah atau wet metric ton (wmt) bijih saprolit dan limonit pada 2026 dari besaran tahun lalu sekitar 300 juta dmt.
(azr/wdh)
