Anthony menilai yang lebih penting adalah melihat sumber pertumbuhannya. Pada kuartal II 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sementara investasi tumbuh 6,87 persen. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen. Dengan demikian, aktivitas ekonomi domestik menjadi salah satu penyangga utama pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Ini yang perlu kita jaga. Investasi tumbuh hampir 7 persen, tetapi konsumsi masyarakat juga bergerak di atas 5 persen. Artinya kita tidak hanya membutuhkan modal masuk, tetapi bagaimana investasi itu kemudian menjadi pabrik, proyek, usaha baru, permintaan kepada supplier lokal, dan akhirnya menjadi pendapatan masyarakat,” kata Anthony.
Menurut Anthony, indikasi bergeraknya ekonomi akar rumput juga terlihat dari sektor pertanian. Pada September 2026, Nilai Tukar Petani nasional mencapai 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks harga yang diterima petani naik 1,93 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang mereka bayar sebesar 0,44 persen. Nilai Tukar Usaha Pertanian juga mencapai 135,68.
Pertanian masih menjadi sumber pekerjaan terbesar di Indonesia. Pada Mei 2026, sebanyak 42,60 juta orang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sekitar 28,75 persen dari seluruh penduduk bekerja.
“Kalau pendapatan dan daya tukar petani menguat, dampaknya tidak berhenti di sektor pertanian. Uang itu kembali berputar di pasar desa, warung, transportasi, perdagangan, bengkel, bahan bangunan, dan berbagai usaha kecil lainnya. Di sinilah multiplier effect ekonomi akar rumput bekerja,” jelas Anthony.
Ia mengatakan arah kebijakan pemerintah yang mendorong belanja langsung ke masyarakat dan daerah juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperluas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Per 5 Oktober 2026, realisasi Transfer ke Daerah telah mencapai sekitar Rp540,28 triliun atau 81,65 persen dari pagu sekitar Rp661,67 triliun. Menurut HIPMI, besarnya aliran fiskal tersebut perlu semakin diarahkan menjadi aktivitas ekonomi produktif di daerah.
Anthony menilai pendekatan pembangunan saat ini memiliki peluang untuk memperluas mesin pertumbuhan dari yang sebelumnya sangat terkonsentrasi pada pusat-pusat ekonomi besar menjadi semakin terhubung dengan kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan pangan, pembangunan perumahan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta berbagai proyek pembangunan daerah dapat menciptakan rantai permintaan baru apabila pengadaan barang dan jasanya melibatkan pengusaha lokal.
“Kalau satu dapur membutuhkan beras, telur, ayam, sayur, transportasi, peralatan, tenaga kerja dan berbagai kebutuhan lainnya, maka jangan semuanya datang dari pemain besar. Petani, peternak, koperasi, UMKM dan pengusaha daerah harus masuk ke dalam rantai pasoknya. Di situlah program sosial sekaligus berubah menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal,” ujar Anthony.
Anthony mengatakan perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya sebaiknya tidak berhenti pada siapa yang memiliki angka pertumbuhan lebih tinggi. Pemerintahan sebelumnya telah membangun fondasi penting melalui infrastruktur, hilirisasi dan konektivitas. Tantangan pemerintahan saat ini adalah meneruskan fondasi tersebut sekaligus memperbesar transmisi manfaatnya kepada ekonomi masyarakat.
“Kita tidak perlu mempertentangkan pembangunan sebelumnya dengan pembangunan sekarang. Infrastruktur dan hilirisasi yang dibangun sebelumnya menjadi fondasi. Sekarang tantangannya adalah bagaimana fondasi itu menghasilkan perputaran ekonomi yang semakin besar di bawah. Jalan sudah dibangun, konektivitas sudah diperkuat, industri sudah berkembang; berikutnya pengusaha daerah dan masyarakat harus semakin banyak menjadi pelaku ekonominya,” ujar Anthony yang juga CEO MDIX Group ini.
Menurut Anthony, hal tersebut menjadi penting karena pertumbuhan yang tinggi belum otomatis berarti pemerataan telah selesai. Ketimpangan nasional pada Maret 2026 masih tercatat pada Gini Ratio 0,368. Karena itu, agenda berikutnya adalah memastikan pertumbuhan semakin inklusif dan menciptakan mobilitas ekonomi.
BPP HIPMI mendorong agar setiap program prioritas pemerintah memiliki indikator dampak ekonomi lokal yang jelas, antara lain berapa banyak UMKM dan pengusaha daerah yang masuk rantai pasok, berapa nilai belanja yang terserap secara lokal, berapa investasi baru yang tercipta, serta berapa banyak lapangan kerja yang dihasilkan.
“Bagi HIPMI, ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang tumbuh di atas 5 persen. Target berikutnya harus lebih tinggi: pertumbuhan yang menciptakan pengusaha baru, memperbesar kelas menengah, menaikkan produktivitas petani dan UMKM, serta membuka pekerjaan sampai ke daerah,” tegas Anthony.
Anthony menilai apabila investasi, program pemerintah dan belanja masyarakat terus diarahkan untuk memperkuat rantai ekonomi domestik, Indonesia memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus lebih merata.
“Pemerintah sedang membangun mesin pertumbuhan dari dua arah. Dari atas kita dorong investasi, industrialisasi dan hilirisasi. Dari bawah kita hidupkan konsumsi, pangan, UMKM, koperasi dan ekonomi desa. Kalau dua mesin ini bertemu, pertumbuhan Indonesia bukan hanya besar secara angka, tetapi kuat karena ditopang masyarakat dan pengusaha di seluruh daerah,” tutupnya.
(tim)
