Dia menilai tugas satgas tersebut perlu diserap oleh Kemenko baru, sehingga kementerian teknis yang berada di Satgas juga perlu berada di bawah naungan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Karena kalau hanya menarik investasi kemudian ada Satgas Hilirisasi di bawah ESDM tidak cukup karena itu baru investasi yang sifatnya masih olahan primer. Tapi penataan kawasan industrinya, kemudian bagaimana bisa mendorong ekspor di tengah berbagai hambatan perdagangan, memperluas pasar ekspor itu ada di bawah kementerian teknis," ungkap Bhima.
Dia meyakini langkah tersebut dapat memangkas ego sektoral, utamanya untuk mempercepat perizinan dan urusan teknis yang kerap menghambat investasi hilirisasi dan proyek transisi energi.
Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan utama di balik pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Menurut Bahlil, pengawalan program strategis ini tidak dapat lagi dilakukan secara parsial demi menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik.
Ia menjelaskan pembentukan kementerian koordinator baru tersebut berpatokan pada situasi geopolitik dunia yang tidak menentu. Selain itu, langkah ini menjadi komitmen nyata Indonesia terhadap Perjanjian Paris guna mendorong percepatan transisi menuju energi bersih.
"Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," kata Bahlil usai dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Oleh karena itu, Bahlil menegaskan pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi membutuhkan koordinasi yang utuh dan terintegrasi antarkementerian/lembaga.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Sekadar informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025, yang diteken pada 3 Januari 2025.
Dalam menjalankan tugasnya, Bahlil dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana dan Sekretariat. Wakil Ketua satgas tersebut terbagi dalam enam bidang.
Wakil Ketua bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi diisi Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan, yang dijabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid. Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian, dijabat oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan, dijabat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Serta, wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan, dijabat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Sementara anggota satgas tersebut terdiri atas; Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri KLHK, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri.
(azr/ros)
