Temuan tersebut didapatkan ketika Presiden China Xi Jinping telah mengumumkan komitmen pemberhentian pembangunan PLTU di luar negeri dan mendorong investasi EBT.
CREA mencatat China memang telah membatalkan pembangunan PLTU dengan kapasitas total 61,5 GW, tetapi masih terdapat sekitar 36,6 GW PLTU terkait dengan China di luar negeri yang beroperasi sejak komitmen Xi.
Di sisi lain, menurut Administrasi Energi Nasional, per akhir Juni, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) China telah mencapai 1.274 GW, hampir menyamai kapasitas batu bara sebesar 1.275 GW.
Dalam proyeksi terbaru industri listrik, total kapasitas pembangkit terpasang China diperkirakan akan mencapai 4.300 GW pada akhir 2025, di mana PLTS dan pembangkit listrik tenaga angin menyumbang sekitar setengah dari total tersebut.
Sementara itu, pangsa tenaga termal diproyeksikan akan turun lebih lanjut menjadi 31%.
Pengguna Terbesar
Selain itu, CREA mencatat dari total 12,5 GW PLTU captive yang beroperasi dan terafiliasi dengan China di Indonesia, sektor nikel menyumbang lebih dari 9 GW dan sekitar 6 GW terkait dengan aluminium dan proyek yang memproduksi nikel sekaligus aluminium.
Moezbar mengungkapkan perusahaan swasta China mendominasi di sektor nikel, sementara perusahaan China yang terdaftar di bursa saham terlibat signifikan di sektor aluminium.
Tak hanya itu, badan usaha milik negara (BUMN) China juga terlibat proyek PLTU captive di Indonesia sebagai kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC).
Sementara itu, pembangunan pembangkit EBT yang terafiliasi China di Tanah Air masih lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan PLTU batu bara. Antara lain; pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas total 13,6 GW dan PLTS berkapasitas total 8,2 GW.
CREA mencatat sebagian besar pembangkit EBT tersebut masih pada tahap pra-konstruksi dan konstruksi, sementara yang sudah beroperasi total sekitar 0,5 GW.
“Perkembangan ini menunjukkan trilema yang dihadapi pemangku kepentingan China di Indonesia, yakni bagaimana menyeimbangkan ekspansi industri, keterbatasan infrastruktur jaringan listrik, serta kebutuhan akan sumber energi hijau yang andal dan terjangkau,” tegas Moezbar.
Secara umum, lembaga riset energi Ember mencatat produksi listrik PLTU batu bara captive di Indonesia—termasuk yang terafiliasi dengan China, telah setara sekitar 58% produksi listrik dari PLTU batu bara on grid.
Adapun, PLTU captive merupakan pembangkit listrik yang dibangun perusahaan untuk memasok fasilitasnya sendiri, tak disalurkan ke jaringan listrik PT PLN (Persero).
Ember mencatat produksi listrik dari PLTU captive pada 2025 mencapai 134 terawatt hour (TWh) atau setara dengan 58% produksi listrik PLTU batu bara yang terhubung ke sistem PLN sebesar 233 TWh.
Ember memprediksi PLTU batu bara captive menyetor emisi sekitar 135 juta metrik ton karbon dioksida atau CO₂ pada 2025, naik dari 120 juta ton pada 2024 atau setara dengan 48% emisi dari pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan di Indonesia.
Aluminium Jadi Sorotan
Ember mencatat industri pengolahan nikel menjadi pengguna listrik captive terbesar pada 2025 dengan konsumsi lebih dari 81 TWh, lebih dari 94% pasokan listrik tersebut berasal dari PLTU captive batu bara.
Sementara itu, industri aluminium mulai menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap PLTU captive. Ember mencatat PLTU batu bara captive untuk industri aluminium menghasilkan sekitar 12,2 TWh listrik pada 2025.
Dalam riset berbeda, CREA meramal Indonesia harus membangun PLTU batu bara captive dengan kapasitas total 8 GW untuk memasok listrik kebutuhan smelter alumina dan aluminium, termasuk milik investor China yang sedang getol berekspansi ke Tanah Air.
CREA mencatat ekspansi smelter aluminium di Indonesia didominasi oleh investor asal China, di mana sekitar 75% dari semua proyek alumina dan aluminium domestik merupakan dukungan investasi Negeri Panda.
CREA mencatat saat ini hampir 1,8 GW PLTU captive telah beroperasi untuk mendukung industri aluminium.
Nantinya, kapasitas PLTU captive diprediksi bertambah 8 GW untuk menyokong listrik 32 proyek industri aluminium di provinsi kaya bauksit dan pusat industri di luar Jawa.
"Ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel, yang menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan,” kata Analis CREA Katherine Hasan dalam riset berjudul Indonesia Aluminium Downstream: Following Nickel Into a Captive Coal Boom.
(azr/wdh)
