Sejauh mana Suahasil memiliki keleluasaan untuk menentukan arah kebijakannya sendiri masih belum jelas. Hampir dua tahun setelah menjabat, Prabowo telah memusatkan pengambilan keputusan ekonomi pada prioritasnya, yang sebagian besar sudah tertuang dalam APBN 2027. Program makan bergizi gratis (MBG), pengembangan koperasi desa, dan belanja terkait pertahanan secara keseluruhan mencakup sekitar 15% dari rencana belanja negara. Suahasil mengakui bahwa kebijakan pemerintah harus tetap berada dalam "visi besar" presiden.
Kerangka kebijakan yang disampaikan Suahasil sangat berbeda dengan pendekatan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya beberapa kali mendesak BI dan Danantara untuk turut membantu pengelolaan anggaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Purbaya dicopot dari jabatannya bulan lalu setelah baru setahun menjabat. Ia sebelumnya berupaya memperoleh dividen hampir US$7 miliar dari Danantara untuk menambah penerimaan negara. Langkah tersebut dilakukan ketika APBN menghadapi tekanan akibat pembiayaan program-program prioritas Prabowo dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang lebih besar dari perkiraan.
Purbaya juga secara terbuka mengkritik bank sentral karena membiarkan rupiah melemah hingga mencapai rekor terendah. Ia turut menyalahkan kenaikan suku bunga BI yang dinilai memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Suahasil menunjukkan sikap berbeda pada Jumat ketika ditanya mengenai rupiah yang diperdagangkan mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS. "Saya merasa tenang karena Bank Indonesia telah melakukan apa yang bisa mereka lakukan," ujarnya. Ketika ditanya lebih lanjut apakah bank sentral perlu mempertimbangkan kenaikan suku bunga, ia mengatakan tidak membahas "angka-angka spesifik" dengan BI.
Ia menambahkan bahwa pemerintah "nyaman dengan setiap langkah" yang diambil BI selama masih berada dalam koridor mandatnya.
Suahasil mengatakan dirinya bertemu dengan Gubernur BI yang baru, Destry Damayanti, tidak lama setelah mulai menjabat untuk menunjukkan koordinasi antara kedua lembaga. Kedua pejabat tinggi pembuat kebijakan tersebut juga telah menggelar konferensi pers bersama yang terbilang jarang dilakukan untuk memaparkan rencana kebijakan masing-masing.
Kini, kedua lembaga menghadapi tekanan global yang sama, tetapi dari sisi yang berbeda. Kementerian Keuangan harus menjaga kredibilitas fiskal dan menekan biaya pinjaman, sementara BI berupaya mengendalikan tekanan terhadap rupiah tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.
Suahasil juga menepis kemungkinan menghidupkan kembali pembelian kembali obligasi harian yang dimulai Purbaya pada Mei untuk menjaga imbal hasil tetap stabil. Menurut dia, kondisi pasar saat ini belum mengharuskan pemerintah mengaktifkan kerangka stabilisasi obligasi. Ia menyebut selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dan AS bertenor 10 tahun, yang berada di kisaran 220-225 basis poin, sebagai kondisi yang "sangat sehat".
Indonesia masih memiliki ruang untuk menerbitkan obligasi global pada kuartal ini, kata Suahasil, seiring pemerintah menyusun program pembiayaan untuk sisa tahun ini dan 2027. Indonesia terakhir kali menerbitkan obligasi di pasar internasional pada Mei, ketika menjual surat utang berdenominasi dolar AS dan euro senilai US$3,45 miliar.
"Pertanyaan besar saya sekarang adalah perekonomian global," kata Suahasil. Ia menyoroti ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap komoditas yang diimpor Indonesia, seperti minyak dan gas, serta komoditas ekspor, termasuk nikel dan batu bara.
Dua Pilar
Suahasil juga menggambarkan APBN dan Danantara, lembaga pengelola dana kekayaan negara yang dibentuk Prabowo tahun lalu, sebagai "dua tangan" pemerintahan yang bekerja secara terpisah, tetapi tetap berkoordinasi erat.
Ia membela penggunaan Danantara oleh pemerintah sebagai sarana investasi yang berjalan berdampingan dengan APBN. Namun, ia tidak secara langsung menanggapi kekhawatiran bahwa keberadaan lembaga tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal di luar angka defisit anggaran yang diumumkan. Kekhawatiran itu sebelumnya disoroti Fitch Ratings dan Moody's Ratings ketika kedua lembaga pemeringkat tersebut menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif pada awal tahun ini.
"Danantara adalah entitas berdaulat," kata Suahasil. "Komunikasi yang erat dengan Danantara akan membuka berbagai pilihan, gagasan baru, dan cara berpikir baru, tetapi semuanya harus tetap berada dalam koridor aturan sektor keuangan yang tepat."
Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk tidak mengambil saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan tersebut disampaikan setelah Direktur Utama Danantara mengatakan bahwa konsorsium sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Danantara dan Kementerian Keuangan, dapat bersama-sama mengambil kepemilikan saham hingga 40%.
Pemerintah di berbagai negara Asia harus meningkatkan belanja tahun ini melalui subsidi bahan bakar dan berbagai langkah stimulus lainnya untuk meredam dampak ekonomi akibat perang Iran. Namun, ruang fiskal negara-negara tersebut semakin menyempit karena belum ada kepastian mengenai berakhirnya konflik. Harga minyak, pangan, dan pupuk diperkirakan tetap tinggi hingga 2027.
Defisit APBN Indonesia diperkirakan mencapai 2,85% dari PDB tahun ini, sedikit di bawah batas legal sebesar 3%. Pemerintah memperkirakan defisit akan menyusut menjadi 2,4% pada tahun depan. Namun, proyeksi tersebut bergantung pada asumsi harga minyak mentah rata-rata US$75 per barel dan nilai tukar rupiah yang menguat hingga rata-rata Rp17.500 per dolar AS. Saat ini, harga minyak telah melampaui US$100 per barel, sementara nilai tukar rupiah mendekati level Rp18.000 per dolar AS.
Wawancara pada Jumat tersebut berlangsung di sebuah gedung di kompleks Kementerian Keuangan yang dinamai berdasarkan nama menteri keuangan pertama Indonesia, A.A. Maramis. Lokasi tersebut dipilih sendiri oleh Suahasil. Ia mengatakan kementerian telah merevitalisasi gedung yang sebelumnya "mati" selama pandemi, di bawah arahan mantan atasannya, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani diberhentikan tahun lalu untuk digantikan oleh Purbaya.
(bbn)
