Ia menjelaskan data center berkapasitas 10 megawatt (MW) membutuhkan daya listrik harian sebesar 240 megawatt-hour (MWh) untuk beroperasi selama 24 jam penuh.
Sementara itu, hyperscale data center berkapasitas 100 MW menyedot energi listrik hingga 2.400 MWh atau setara dengan 2,4 gigawatt-hour (GWh) setiap harinya.
"Untuk hyperscale data center skala 100 MW berarti kebutuhan listriknya sekitar 100 MW dan kalau beroperasi 24 jam sekitar 2400 MWh atau 2,4 GWh per hari," ungkap Heru saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (24/9/2026).
Sebagai gambaran, Heru memberikan perbandingan penggunaan listrik dari beberapa pembangkit EBT, contohnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memenuhi beban konstan (baseload) data center sebesar 100 MW tersebut dinilai membutuhkan kapasitas terpasang yang jauh melampaui beban nominalnya.
Mengingat waktu produksi efektif sinar matahari rata-rata hanya berlangsung selama 4 hingga 5 jam per hari, penyediaan energi harian sebesar 2,4 GWh memerlukan instalasi PLTS berkapasitas 500 hingga 600 megawatt-peak (MWp) yang menempati lahan seluas 500 hingga 600 hektare.
Selain kebutuhan lahan yang luas, sifat intermiten dari panel surya menuntut keberadaan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) berkapasitas minimal 1.900 hingga 2.000 MWh.
"Sistem BESS tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasi data center secara penuh selama 19 hingga 20 jam pada malam hari maupun saat kondisi cuaca mendung," katanya.
Di sisi lain, penggunaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai sumber energi harian sebesar 2,4 GWh memerlukan infrastruktur berefisiensi tinggi dengan capacity factor sekitar 50-70%.
Apabila memanfaatkan tipe run-of-river atau bendungan waduk konvensional, penyediaan energi tersebut membutuhkan PLTA berkapasitas terpasang 150 hingga 200 MW yang beroperasi secara kontinu dengan pasokan debit air yang stabil.
PLTA memiliki keunggulan berupa kemampuan memproduksi baseload secara terus-menerus tanpa bergantung pada sistem baterai penyimpan raksasa.
"Kendati demikian, pembangunan PLTA tetap memerlukan area tangkapan air atau waduk genangan yang luas serta analisis topografi wilayah yang spesifik," katanya.
Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) lain, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dapat memberikan fleksibilitas pasokan tambahan.
PLTP menjadi opsi paling ideal untuk baseload data center karena memiliki capacity factor melebihi 90%, sehingga hanya membutuhkan kapasitas terpasang sekitar 110 hingga 120 MW untuk beroperasi penuh selama 24 jam tanpa terpengaruh kondisi cuaca.
Sementara itu, penggunaan PLTB atau tenaga angin dengan faktor kapasitas rata-rata 30% hingga 40% memerlukan ladang angin berkapasitas terpasang sekitar 250 hingga 330 MW.
Agar kestabilan daya tetap terjaga, instalasi PLTB tersebut idealnya dikombinasikan dengan sistem BESS skala menengah atau dihubungkan langsung ke jaringan listrik terintegrasi (grid-tied).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak investor menjadikan Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data dengan dukungan potensi energi yang melimpah, termasuk potensi PLTA Sungai Mamberamo di Papua sebesar sekitar 23 GW dan Sungai Kayan di Kalimantan sekitar 12 GW.
Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan energi di sejumlah negara mulai menghadapi tekanan, terutama seiring meningkatnya kebutuhan EBT untuk mendukung perkembangan industri digital.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peluang bagi Indonesia untuk menawarkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri.
"Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak-Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," ujar Bahlil saat membuka Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
(azr/ros)
