“Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi dan aktivitas industri, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia.”
Kemenko Perekonomian menyebut bahwa saat ini, pemerintah tetap mewaspadai tekanan pada kelompok Volatile Food dan terus mengarahkan koordinasi untuk memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Sementara, memasuki Triwulan IV 2026, pemerintah memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus menopang daya beli masyarakat.
Upaya tersebut ditempuh melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III, Bantuan Pangan Beras sebesar 10 kg per bulan yang akan disalurkan pada Oktober–Desember 2026, serta percepatan penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras medium oleh Perum Bulog.
Stabilitas pasokan juga diperkuat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Dari sisi produksi dan distribusi, Pemerintah terus mendorong efisiensi biaya logistik sekaligus memitigasi risiko imported inflation melalui bea masuk 0% untuk LPG industri dan suku cadang pesawat, serta menyiapkan kebijakan serupa untuk bahan baku plastik. Dukungan juga diperkuat dengan pembiayaan sektor produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Airlangga juga menyebut bahwa langkah antisipatif juga diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemanfaatan lahan produktif, pemetaan wilayah rawan, serta penguatan Early Warning System (EWS).
Keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan produksi dan distribusi pangan serta stabilitas harga hingga akhir tahun.
(ell)
