Erwin menjelaskan, instrumen swap lebih dahulu diluncurkan BI sebelum DNDF. Hingga saat ini, transaksi swap masih mendominasi pemanfaatan insentif hedging oleh investor nonresiden.
Menurut Erwin, dari total komposisi transaksi, sekitar 80% merupakan swap, sedangkan DNDF menyumbang sekitar 20%.
Dia juga mengatakan, dampak kebijakan itu juga terlihat dari aliran modal asing ke aset rupiah, termasuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Kita lihat di sisi aset rupiahnya inflows-nya kan terjadi, di tengah, gonjang ganjing terkait dengan global," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan insentif hedging diberikan melalui instrumen Swap dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dengan kisaran insentif 10%-30%.
"Untuk mengatasi tekanan pada terjadinya outflow di financial market kita, maka Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan baru dalam bentuk insentif hedging baik melalui Swap ataupun DNDF dengan kisaran dari 10% hingga 30%," kata Destry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Selasa (29/9/2026).
"Ini tentu juga diharapkan bisa terus mendorong masuknya aliran modal asing dimana sampai posisi saat ini sudah mencapai US$6 miliar," jelasnya.
Selain melalui kebijakan lindung nilai, BI turut mempekuat likuiditas di pasar keuangan melalui foreign exchange swap instrumen FX Swap dan Repo.
Menurut Destry, secara kumulatif tambahan likuiditas yang berasal dari kedua instrumen tersebut telah mencapai sekitar Rp387 triliun sepanjang 2026.
(lav)
