“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” kata Sri melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2026), malam.
Di Kalbar, antrean pembelian BBM sempat membuat kericuhan antarwarga pada Kamis (24/9/2026). Ketegangan tersebut terjadidi Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu pada Kamis (24/9/2026).
Masih di provinsi yang sama, @tkppontianak juga melaporkan antrean panjang kendaraan juga kembali mengular di SPBU Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Sabtu (26/9/2026).
Warga mengeluh lantaran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bukan hanya susah didapat di SPBU, harga yang dijual pengecer pun tinggi, capai Rp25.000 per liter.
Di Kabupaten Bangka Tengah antrean pembelian BBM tejradi di sejumlah SPBU di wilayah tersebut, padahal stok BBM di wilayah tersebut diklaim dalam keadaan yang terjaga.
Dalam rapat koordinasi penanganan anatrean pembelian BBM yang digelar Senin (28/9/2026), Kapolres Bangka Tengah S. Simanjuntak mengungkapkan dalam sepekan terakhir terdapat pelanggaran pengisian BBM bersubsidi.
Dia mencatat pelanggaran tersebut berupa penggunaan plat nomor ganda hingga pengisian secara berulang.
“Kita mencari solusi bagaimana supaya tidak terjadi antrean panjang dan antrean ini bisa kita mitigasi. Salah satunya dengan menyamakan jam buka di setiap SPBU dan mengimbau petugas SPBU sesuai standar, yaitu satu dispenser dua petugas nosel. Dengan begitu, mungkin bisa mengurai antrean,” kata Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2026).
Di sisi lain, Sales Branch Manager Patra Niaga Bangka Sandi Suryanto menyatakan bakal melakukan simulasi suplai BBM dari Depot Pangkalbalam dan Depot Belinyu sesuai hasil pembahasan.
Dia juga memastikan kondisi stok BBM di wilayah Bangka Tengah dalam kondisi aman, sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena khawatir kehabisan stok.
“Untuk stok saat ini aman, masyarakat tidak perlu panik,” tegas Sandi..
Sementara itu, di Kabupaten Belitung, pemerintah setempat baru saja mencabut kebijakan pembatasan pembelian Pertalite menggunakan skema ganjil genap.
Bupati Kabupaten Belitung Djoni menyatakan sistem tersebut mulanya diharapkan dapat mengurai antrean, namun ternyata ketika diterapkan belum mampu menyelesaikan persoalan antrean.
Dia mengimbau masyarakat Kabupaten Belitung agar tidak membeli BBM secara berlebihan, dia menyatakan stok Pertalite di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjungpandan tersedia sebanyak 300 kiloliter (kl).
Dia menambahkan, pada Jumat (25/9/2026) sudah terdapat tambahan stok Pertalite sebesar 1.000 kl untuk TBBM Tanjungpandan.
“Harapan kita bersama-sama, isilah BBM secukupnya. Jangan panik buying, karena kondisi Pertalite tetap aman, hanya saja eceran yang belum ada, kita akan carikan solusi untuk itu,” tutur Djoni, dalam keterangan tertulis, pekan lalu.
Di wilayah lain, tepatnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah mengidentifikasi maraknya penjualan BBM secara eceran menjadi salah satu penyebab utama mengularnya antrean kendaraan di SPBU Kota Atambua.
Dikutip dari laporan RRI, Senin (28/9/2026) Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Mickael Bria menjelaskan para pengecer kerap membeli BBM bersubsidi di SPBU secara berulang kali untuk dijual kembali kepada masyarakat.
Tindakan tersebut memicu peningkatan beban kebutuhan pengisian BBM di SPBU dan mengganggu hak masyarakat yang lebih membutuhkan.
“Kita akan berupaya melakukan penertiban sehingga para pengecer tidak terus mengambil BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali. Ini penting agar masyarakat yang memang membutuhkan BBM bisa mendapatkan pelayanan dengan baik,” ungkapnya.
Di Sulawesi Barat, antrean pembelian BBM dilaporkan terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Kondisi tersebut dikabarkan telah terjadi hampir selama dua pekan terakhir.
Dikutip dari laporan RRI, Selasa (29/9/2026), Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan langkah penambahan dan relaksasi penyaluran Solar hingga 50% di sejumlah titik.
Di sisi lain, TVRI Sulawesi Selatan pada hari ini melaporkan bahwa pembelian BBM jenis Solar di Kabupaten Polewali Mandar dibatasi Rp200.000/hari untuk mobil umum dan Rp300.000/hari untuk truk.
Kondisi tersebut dilaporkan membuat masyarakat asal Sulawesi Barat membeli BBM di SPBU perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, terlebih antrean pembelian di Sulawesi Barat dilaporkan masih terjadi.
(azr/wdh)
