Dia mengungkapkan pada September 2025, Pemkab Berau telah mengusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite 83.201 kiloliter (kl) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar 37.141 kl.
Setelah itu, berdasarkan penetapan kuota nasional yang diberikan pada Februari 2026, wilayah Berau mendapatkan jatah BBM sebanyak 44.800 kl.
Sri menyatakan alokasi tersebut lebih rendah dari kebutuhan di lapangan yang mencapai 25.895 kl untuk Solar dan 47.312 kl untuk Pertalite.
“Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Berau untuk meminta evaluasi terhadap kecukupan kuota, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, serta karakteristik wilayah Berau,” tegas Sri.
Di sisi lain, dia juga berharap distribusi BBM ke wilayah Berau dapat lebih tepat waktu dan tepat sasaran.
Sri menegaskan penambahan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila distribusi di lapangan masih menghadapi kendala.
“Walaupun kuota melimpah, jika tidak diatur dengan baik, tetap tidak akan mencukupi. Kami butuh dukungan BPH Migas untuk mengatur mekanisme penyalurannya. Sebagai daerah terpencil, kami meminta perhatian khusus BPH Migas untuk mengawasi ketepatan waktu distribusi,” ujar Sri.
Adapun, dalam video yang beredar di media sosial terlihat antrean pembelian BBM terjadi di berbagai titik SPBU di wilayah Berau.
Dalam video yang diunggah Jumat (25/9/2026) tersebut, antrean mengular hingga ke jalan raya, bahkan antrean motor sampai masuk ke jalan kecil di dekat SPBU.
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) bersama Pemkab Berau dan BPH Migas juga memperkuat pengawasan untuk memastikan penyaluran BBM di SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pemkab Berau juga siap memperkuat pengawasan bersama BPH Migas, Pertamina dan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan BBM yang disalurkan melalui SPBU benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan,” ungkap Sri.
Sekadar informasi, antrean pembelian BBM di wilayah Kalimantan juga terjadi di Kalimantan Barat.
Antrean pembelian BBM di Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu sempat memanas dan diwarnai kericuhan antarwarga pada Kamis (24/9/2026).
Kericuhan di APMS Semitau terjadi ketika sejumlah warga yang telah lama mengantre terlibat aksi saling dorong akibat adanya dugaan aksi saling mendahului antrean.
Ketidaktertiban tersebut memicu emosi warga yang meresahkan situasi di lokasi pengisian BBM.
Meski sempat memanas, pihak kepolisian memastikan bahwa insiden tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tempat tanpa adanya aksi pemukulan pada hari yang sama.
Masih di provinsi yang sama, @tkppontianak juga melaporkan antrean panjang kendaraan juga kembali mengular di SPBU Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Sabtu (26/9/2026).
Warga mengeluh lantaran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite bukan hanya susah didapat di SPBU, harga yang dijual pengecer pun tinggi, capai Rp25.000 per liter.
Dalam perkembangannya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menambah pasokan BBM untuk Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada Sabtu (26/9/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketersediaan BBM sekaligus menindaklanjuti insiden kericuhan antara masyarakat yang sedang mengantri membeli BBM di SPBU Apung 66.787.002, Jongkong Pasar, Kecamatan Semitau, pada Kamis (24/9/2026).
Area Manager Communication, Relations & CSR PPN Regional Kalimantan Edi Mangun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat saat mengantre.
Dia menegaskan Pertamina telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk mengetatkan pengawasan di lapangan.
"Setiap konsumen berhak mendapat pelayanan yang aman dan sesuai urutannya. Untuk itu, kami memperkuat pengawasan di SPBU agar petugas dapat lebih cepat mencegah kesalahpahaman dan membantu konsumen apabila ada kendala," ujar Edi melalui keterangan tertulis yang diterima Bloomberg Technoz, Senin (28/9/2026).
(azr/wdh)
