Bisman menjelaskan pembatasan produksi melalui kuota RKAB membuat perusahaan tidak dapat segera meningkatkan produksi tambang ketika peluang kenaikan harga muncul di pasar global.
Dari sisi distribusi logistik, Bisman menambahkan fenomena iklim El Niño juga telah menyebabkan penurunan curah hujan dan penyusutan volume air sungai-sungai vital di Kalimantan dan Sumatra, seperti Sungai Mahakam, Barito, dan Kapuas.
“Saat ini juga terjadi hambatan pengiriman karena El Nino yang menyebabkan sungai kering, ini yang membuat kapal-kapal tongkang sulit berlayar,” tambahnya.
Kondisi sungai yang mengering tersebut membatasi sarat air (draft) kapal tongkang, sehingga armada pengangkut terpaksa mengurangi muatan kargo atau bahkan menghentikan operasinya.
Hambatan pada alur distribusi tongkang tersebut secara langsung menunda proses pemuatan batu bara ke kapal pengangkut besar (mother vessel) di pelabuhan utama.
Kemacetan logistik di Indonesia ini memberikan dampak luas bagi pasar energi global mengingat status Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara termal terbesar di dunia.
Volume pengiriman ke negara-negara tujuan utama—seperti China, India, dan negara Asia Tenggara lainnya — pun tidak dapat maksimal.
Selain itu, keterlambatan pengiriman berisiko menurunkan profitabilitas perusahaan tambang, mengurangi penerimaan negara, serta memicu pembatalan kontrak dari pembeli luar negeri.
Dampak dari pembatasan kuota dan krisis logistik tersebut terkonfirmasi oleh data lembaga analisis DBX Commodities, yang mencatat volume ekspor batu bara jalur laut (seaborne) Indonesia pada Agustus 2026 anjlok ke level 36,10 juta metrik ton.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 23,34% secara tahunan dan menyusut 6,54% secara bulanan.
Penurunan yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut tersebut mencatatkan volume pengiriman batu bara Indonesia pada titik terendah untuk periode Agustus dalam lima tahun terakhir.
Performa ekspor yang merosot ini terjadi justru di tengah tren penguatan harga komoditas global.
Harga kontrak berjangka batu bara acuan Newcastle sempat melonjak hingga menyentuh level tertinggi baru di kisaran US$151,75/metrik ton pada awal bulan ini.
Hal tersebut dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik serta peningkatan permintaan energi musiman di kawasan Asia Pasifik.
Lonjakan acuan Newcastle tersebut turut mendongkrak Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia untuk kualitas tinggi atau 6.322 GAR ke kisaran US$123,91/metrik ton, serta menguatkan harga batu bara kualitas menengah-rendah kategori 5.300 GAR menjadi US$88,40/metrik ton dan kategori 4.100 GAR menjadi US$60,19/metrik ton.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan produksi batu bara mencapai 720 juta metrik ton hingga akhir 2026. Pada awal 2026, padahal, Kementerian ESDM mengatakan RKAB batu bara berada di angka 600 jutaan metrik ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan jumlah itu merupakan forecast (ramalan) yang mengacu pada jumlah produksi emas hitam secara bulanan.
Dia menjelaskan, hingga Juli 2026, jumlah produksi batu bara mencapai 423 juta metrik ton. Artinya, dengan membagi capaian tersebut dalam tujuh bulan, rata-rata produksi batu bara berada di kisaran 60 juta metrik ton per bulan.
"Kalikan saja ya misalnya 60 [juta metrik ton] kali 12 [bulan], ya 720 juta ton. Kira-kira ya forecast-nya, ini forecast," ucap Tri saat ditemui awak media di Jakarta, Kamis (11/9/2026).
Dengan proyeksi tersebut, produksi batu bara 2026 akan lebih rendah dibandingkan dengan 2025 yang secara total mencapai 817 juta metrik ton.
Tri menambahkan dari total produksi 817 juta metrik ton pada 2025, sekitar 522 juta metrik ton atau 63% di antaranya diekspor. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan domestik mencapai 246 juta metrik ton atau sekitar 30,2%.
Hingga Juli 2026, produksi batu bara tercatat 432 juta metrik ton, dengan volume ekspor mencapai 270 juta metrik ton dan penyaluran domestik sebesar 113 juta metrik ton.
Meski produksi pada 2026 turun, Tri mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sub sektor minerba justru meningkat pada tahun ini.
Dia membeberkan, hingga 31 Agustus 2025, PNBP minerba tercatat sebesar Rp87 triliun. Sementara hingga 31 Agustus 2026, realisasinya telah mencapai Rp108 triliun atau meningkat sekitar Rp21 triliun.
“Apabila kita lihat di Agustus sekarang, itu angkanya PNBP kita Rp108 triliun, artinya ada perbedaan sekitar Rp21 triliun meningkat. Ini diakibatkan apa? Karena beberapa [harga] komoditas itu mengalami kenaikan,” ujarnya.
(wdh)
