1. Bangladesh

Bangladesh belum lama ini terpaksa menaikkan harga bahan bakar hingga 17,4%, sebab harga bahan bakar internasional telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak Maret 2026. Belum lagi, biaya pengirimannya yang juga melonjak signifikan akibat ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Energi Anindya Islam Amit mengatakan krisis yang sedang berlangsung di Timur Tengah semakin mendorong kenaikan harga bahan bakar internasional dan meningkatkan premi asuransi kelautan dan biaya pengangkutan.

"Krisis ini terjadi hampir setiap hari," katanya, seraya menambahkan bahwa situasi ini membuat impor bahan bakar semakin mahal bagi Bangladesh.

Dia mengungkap Bangladesh saat ini mengimpor sekitar 7 juta ton produk minyak bumi setiap tahun, di mana sekitar 4,5 juta ton di antaranya adalah solar.

Berdasarkan tarif baru tersebut, harga solar (diesel) naik 17,4% menjadi 135 taka per liter dari sebelumnya 115 taka. Harga bensin oktan 95 naik menjadi 165 taka per liter dari 145 taka, bensin biasa naik menjadi 160 taka dari 140 taka, sedangkan harga minyak tanah naik menjadi 155 taka dari 135 taka.

Sebelumnya, Bangladesh juga telah mengerek harga bahan bakar pada April dan Juni lalu guna mengimbangi lonjakan biaya impor akibat tingginya harga minyak global.

2. China

Hal serupa dilakukan China. Negeri Panda ini menaikkan harga eceran bensin hingga 24% dan harga diesel sebesar 26% dibandingkan level yang ditetapkan pada penyesuaian terakhir sebelum perang Iran dimulai.

Terakhir kali Beijing menaikkan harga eceran bahan bakar pada 11 September—di mana kenaikan saat itu juga dibatasi—sehingga kebijakan kali ini menandai keempat kalinya negara tersebut membatasi kenaikan harga sejak perang AS-Israel melawan Iran pada Februari lalu.

Importir minyak mentah terbesar di dunia ini telah memangkas volume pengolahan kilang sebesar 7% tahun ini, karena gangguan pasokan memaksa kilang mengurangi aktivitas operasional dan Beijing memberlakukan pembatasan ekspor bahan bakar pada pertengahan Maret lalu.

Namun, China mulai melonggarkan pembatasan tersebut pada pertengahan Juli, sehingga ekspor pulih ke level sebelum perang pada Agustus dan diperkirakan akan mempertahankan momentum kuatnya pada September.

GL Consulting memperkirakan ekspor akan turun pada bulan depan karena kilang-kilang milik negara lebih mementingkan ketahanan energi dalam negeri.

Negara adidaya ini belum menerbitkan rencana ekspor bahan bakar Oktober kepada perusahaan kilang.

3. Prancis

Prancis mengambil kebijakan lain. Negara Mode Dunia ini memperpanjang bantuan bahan bakar hingga akhir tahun, dengan mengucurkan dana sebesar €450 juta. 

Pemerintah Prancis khawatir krisis biaya hidup bakal memperluas kerusuhan di dalam negeri akibat lonjakan harga bahan bakar.

Bantuan tunai sebesar €100 yang sebelumnya diberikan kepada pengemudi berpenghasilan rendah diperpanjang selama tiga bulan hingga Desember. Cakupan skema ini juga diperluas menjadi 5,5 juta penerima manfaat, naik dari jumlah saat ini sebanyak 3 juta orang.

Pemerintah Emmanuel Macron juga memperluas dukungan bahan bakar bagi sektor industri lain, termasuk perikanan dan pertanian, dengan nilai total mencapai €450 juta.

Menteri Keuangannya, Roland Lescure mengklaim pasokan energi Prancis cukup untuk dua bulan ke depan, serta tidak ada kekhawatiran mengenai kekurangan bahan bakar.

4. Korsel

Korea Selatan menerapkan kebijakan senada. Negeri Gingseng ini memperpanjang pembatasan harga bensin dan diesel domestik, sekaligus berjanji akan memberi kompensasi kepada perusahaan penyulingan atas kerugian mereka.

Harga bahan bakar grosir dibatasi di level 1.784 won per liter untuk bensin dan 1.773 won per liter untuk diesel. Pekan lalu, harga rata-rata bensin di SPBU bahkan turun selama 18 pekan berturut-turut.

Pada enam bulan pertama pembatasan harga, pemerintah mengalokasikan 4,2 triliun won. Lalu 1,5 triliun won ditambah guna menutupi perpanjangan kebijakan yang diberlakukan sejak Maret tersebut.

Presiden Lee Jae-myung mencoba menenangkan rakyatnya, mengutarakan bahwa kontrol ekspor, pertukaran cadangan minyak, dan diversifikasi impor bakal terus menstabilkan harga bahan bakar dalam negeri.

Namun, para ekonom mempertanyakan seberapa lama pemerintah bisa terus memberi subsidi tersebut di tengah harga minyak mahal tanpa membebani keuangan negara, mendistorsi pasar, dan menunda penyesuaian biaya energi. Mereka memperingatkan harga yang stabil justru bisa menciptakan rasa aman yang semu.

"Jika pemerintah terus memaksakan penurunan harga, masyarakat tidak akan menyadari bahwa harga minyak sedang naik," kata Sonn Yang-hoon, profesor emeritus ekonomi dari Universitas Nasional Incheon.

5. Bolivia

Bolivia justru memberlakukan kebijakan sebaliknya, mengakhiri subsidi diesel demi mengatasi kelangkaan bahan bakar dalam negerinya yang kronis. 

Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengatakan harga bahan bakar dalam negeri kini akan mengikuti patokan global, ​akan turun jika harga internasional menurun.

"Mulai hari ini [Jumat], harga diesel akan sama dengan biaya yang harus kita keluarkan saat membeli di luar negeri," kata Paz.

Kebijakan ini menggantikan sistem ‌penetapan harga ganda yang diperkenalkan pada Agustus; membebankan 18 boliviano per liter kepada konsumen dalam jumlah besar, sembari tetap mempertahankan tarif subsidi sebesar 9,80 boliviano bagi ⁠yang lain.

Bolivia, menurut Paz, mengimpor sekitar 90% bahan bakar dieselnya, dan pemerintah menghabiskan ⁠sekitar US$55 juta setiap minggu untuk subsidi.

6. Angola

Angola juga mengakhiri subsidi bahan bakar, yang telah membuat anggaran negara bengkak hingga lebih dari dua kali lipat jumlah yang dianggarkan.

Produsen minyak terbesar ketiga di Afrika ini mulai menghapus subsidi yang memakan biaya besar tersebut secara bertahap pada 2023, tetapi prosesnya belum rampung.

Subsidi telah menyelamatkan masyarakat Angola dari lonjakan harga energi global. Namun, di sisi lain, subsidi ini juga menggerus tambahan pendapatan negara dan membebani keuangan perusahaan milik negara, Sonangol.

Biaya subsidi diperkirakan mencapai sekitar 3 triliun kwanza pada tahun 2026—lebih dari dua kali lipat jumlah yang dianggarkan.

7. Jerman

Tak serupa dengan negara-negara sebelumnya, Jerman justru akan segera menerapkan kebijakan potongan pajak bensin yang akan menelan biaya sebesar €2,5 miliar bagi pemerintah federal dan negara bagian.

Pemerintah akan memangkas pajak bensin dan diesel sebesar €0,17 per liter mulai Oktober hingga akhir Desember guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan bakar akibat perang.

Sebelumnya, Berlin telah menerapkan potongan pajak bahan bakar pada Mei dan Juni dengan biaya €1,6 miliar, yang sempat membantu meredakan inflasi sementara waktu.

8. Italia

Italia juga memberlakukan pemotongan pajak diesel hingga awal Oktober guna meringankan pengeluaran masyarakat.

Selain pajak diesel, negara ini juga memangkas harga bahan bakar di SPBU setidaknya untuk selama satu bulan. Sebab, Perdana Menteri Giorgia Meloni berupaya menarik banyak pemilih menjelang Pemilu tahun depan.

Perusahaan energi Italia, Eni SpA, membatasi harga diesel di angka €2,19 dan bensin di level €1,99 per liter—masing-masing sekitar 17 sen di bawah harga rata-rata saat ini.

Pekan lalu, Meloni mengumumkan pemotongan pajak kepemilikan kendaraan bagi jutaan warga Italia. Sejumlah sekutunya mengusulkan penerapan pajak keuntungan tak terduga (windfall) dalam anggaran bulan depan, meski pihak-pihak dalam koalisinya yang lebih pro-bisnis menentang gagasan tersebut.

Untuk diketahui, Eni merupakan salah satu perusahaan Eropa yang telah menutup kilang minyak dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan ini sedang berupaya mengonversi fasilitasnya di Livorno menjadi fasilitas bahan bakar nabati (biofuel), setelah sebelumnya melakukan penyesuaian serupa pada fasilitas di Gela dan Venesia.

(ros)