Tak ayal, ekspansi industri menjadi katalis pertumbuhan PLTU captive, terutama untuk mendukung industri nikel dan aluminium.
Indonesia menampung mayoritas dari kapasitas PLTU captive operasional terkait dengan China yang tercatat dalam analisis ini (94% dari jumlah total 13,2 GW).
"Temuan ini memperlihatkan tantangan transisi energi Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari sisi sumber pembiayaan atau asal investasi. Ekspansi hilirisasi Indonesia, seperti nikel dan aluminium, telah menciptakan kebutuhan energi yang besar," beber Syahdiva, Kamis (24/9/2026).
Di sisi lain, lanjut Syahdiva, keterbatasan jaringan listrik dan pilihan energi yang tersedia bakal mendorong ketergantungan pada PLTU captive.
"Karena itu, keterlibatan China perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana investasi industri, perencanaan energi, dan kebijakan hilirisasi bersama-sama membentuk arah transisi energi di Indonesia," ujarnya.
Laporan terbaru CREA bertajuk Five Years On: China Seeds Overseas Renewables Growth But Coal Ban Gaps Persist ini mengungkap, dengan 61,5 GW telah dibatalkan, masih terdapat 36,6 GW kapasitas PLTU terkait dengan China di luar negeri yang telah beroperasi sejak komitmen Presiden Xi hingga Juli 2026.
Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar, dengan kapasitas mencapai 17,1 GW, jauh melampaui Vietnam (3,8 GW), dan Pakistan (3,4 GW).
Dari jumlah tersebut, porsi PLTU captive yang terbesar, tumbuh dari 0,3 GW pada 2021 menjadi 12,5 GW pada 2026.
Sebagai catatan, angka 0,3 GW pada 2021 tidak memperhitungkan kapasitas beroperasi sebelum komitmen President Xi, menjadikan 12,5 GW murni penambahan kapasitas pascakomitmen.
Indonesia juga mencatat kapasitas PLTU dalam tahap konstruksi terbesar di antara negara-negara yang dianalisis, disusul India dan Zimbabwe.
Sektor Nikel
Dari total 12,5 GW PLTU captive yang telah beroperasi dan terafiliasi China di Tanah Air, sektor nikel menyumbang lebih dari 9 GW dan sekitar 6 GW terkait dengan aluminium dan proyek yang memproduksi nikel sekaligus aluminium.
Kawasan industri menyumbang sekitar 2,7 GW.
Perusahaan swasta China mendominasi sektor nikel, sementara perusahaan Negeri Panda yang terdaftar di bursa saham terlibat signifikan di sektor aluminium.
Beberapa badan usaha milik negara (BUMN) China juga terlibat proyek PLTU captive di Indonesia sebagai kontraktor rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC).
Pada saat yang sama, perusahaan China juga terlibat dalam pengembangan proyek energi terbarukan di Indonesia, termasuk 13,6 GW proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan 8,2 GW proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Meski demikian, sebagian besar masih pada tahap prakonstruksi dan konstruksi, sementara yang sudah beroperasi total sekitar 0,5 GW.
Adapun, menurut Administrasi Energi Nasional, per akhir Juni, kapasitas PLTS China telah mencapai 1.274 GW, hampir menyamai kapasitas batu bara sebesar 1.275 GW.
Dalam proyeksi terbaru industri listrik, total kapasitas pembangkit terpasang China diperkirakan akan mencapai 4.300 GW pada akhir 2025, di mana PLTS dan pembangkit listrik tenaga angin menyumbang sekitar setengah dari total tersebut.
Sementara itu, pangsa tenaga termal diproyeksikan akan turun lebih lanjut menjadi 31%.
Di dalam negeri, dalam bauran energi primer Indonesia sepanjang kuartal I-2026 masih didominasi oleh batu dengan porsi sebesar 33,44%, disusul minyak 31,79%, energi baru terbarukan (EBT) 18,30%, serta gas bumi 16,47%.
Rencana kerja strategis (Renstra) Kementerian ESDM 2025—2029 menunjukkan porsi EBT dalam penyediaan energi tahun ini ditargetkan mencapai 17%—21%. Dari total bauran EBT tersebut, sekitar 9,75% dimanfaatkan untuk energi listrik dan 8,55% nonlistrik.
Untuk sektor kelistrikan, dijelaskan bahwa sekitar 3,59% berasal dari PLTA, 3,27% berasal dari pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBio), 1,91% berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Lalu, sekitar 0,51% disumbang dari PLTS, sekitar 0,06% dari dari pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), serta 0,41% berasal dari pembangkit EBT lainnya.
(ros/wdh)
