30% Milik Rakyat, 1000 Ha/Daerah
Dari sisi pembiayaannya, Amran mengatakan, pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta. Pemerintah akan mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sementara investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.
Mekanisme penganggaran akan dipatok sebanyak 30% berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara 70% lainnya akan berasal dari swasta.
Pemerintah, kata dia, juga akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri yang dibangun.
"Anggarannya mungkin 30% dari BUMN, 70% dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ungkapnya. "Ini tidak boleh dimonopoli. Minimal 30% rakyat."
Mentan Amran menyebut dukungan awal dapat diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare (Ha) per kabupaten dan diperluas hingga 1.500 Ha bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelasnya.
Dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) juga akan disiapkan untuk memperkuat produktivitas dan mempercepat pengembangan kawasan. Sementara untuk tebu, pemerintah menyiapkan pengembangan dalam skala yang lebih besar.
Rencana menerapkan bauran bioetanol hingga E50 dibahas dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai langkah untuk mencari alternatif energi di tengah ketidakpastian kondisi global.
Jika penerapan E50 berhasil diwujudkan, Indonesia diproyeksikan tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin jadi. Hal tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional secara mandiri.
"Kalau mampu ini kita lakukan ke E50, insyaallah target kita adalah tidak lagi melakukan impor bensin produk," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Saat ini, Bahlil mengungkapkan Kementerian ESDM bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sedang menyusun peta jalan (roadmap) penerapannya.
Berdasarkan rencana awal, pemerintah akan menerapkan E10 pada 2027, E20 pada 2028, dan terus ditingkatkan hingga mencapai E50 secara bertahap.
Namun, Bahlil menegaskan penerapan kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kesiapan industri dalam negeri.
Pemerintah tidak ingin menerapkan E10 hingga E50 jika bahan baku etanol masih harus diimpor dari luar negeri, sehingga pemanfaatan produksi hasil pertanian dalam negeri menjadi syarat utama.
(lav)
