"Yang jelas [Whoosh] akan diserahkan ke kita kira-kira 15 September," ujar Purbaya.
Sebelumnya, Bendahara Negara RI ini pun telah menyatakan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bakal diupayakan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengatakan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin agar penyelesaian utang Whoosh tidak mengganggu anggaran yang sudah dialokasikan bagi berbagai program pemerintah.
“Whoosh itu walaupun pemerintah, tapi akan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk membayar Whoosh,” kata Purbaya kepada awak media di kantornya, Kamis (24/7/2026).
Meski demikian, Purbaya menyatakan pengelolaan pembayaran utang Whoosh tersebut tetap dikelola oleh Kemenkeu. Dia menyebut saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan di luar APBN, seperti memanfaatkan SMV.
Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung ini telah bergulir sejak tahun lalu. Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memiliki total investasi sekitar US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya US$1,2 miliar.
Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani membenarkan bahwa restrukturisasi utang proyek Whoosh, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan berada di bawah Kementerian Keuangan.
Rosan bilang bahwa saat ini restrukturisasi utang Whoosh tersebut sudah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan akan diumumkan oleh AHY.
Sekadar catatan saja, konsorsium proyek Whoosh melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dengan toital nilai investasi proyek mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$1,2 miliar.
Proyek ini dibiayai melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60% serta Beijing Yawan HSR Co. Ltd. sebesar 40%.
Untuk menutup cost overrun, pemerintah menyuntikkan PMN Rp3,2 triliun ke KAI, sementara CDB menambah pinjaman sebesar US$448 juta yang kemudian diteruskan ke KCIC. Secara total, utang proyek mencapai sekitar Rp79 triliun dengan bunga awal 3,4% per tahun, atau setara beban bunga US$120,9 juta per tahun.
Studi KCIC dan KAI memperkirakan pengembalian investasi membutuhkan waktu 38 tahun, sedangkan pemerintah menghitungnya dalam kisaran 30–40 tahun.
(ain)
