“Kita juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara dan layanan kementerian atau lembaga,” kata Purbaya.
Sebelumnya, fraksi partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan dan penguatan sistem administrasi perpajakan.
“Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi dengan demikian diharapkan ruang fiskal dan kapasitas APBN 2027 dapat semakin kuat mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, Selasa (18/8/2026)
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun pada 2027, setara dengan 12,01%-12,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target rasio pendapatan ini naik dari rentang awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, yang sebesar 11,82%-12,4%.
Dalam komponen penerimaan itu, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun. Angka ini melonjak 12,1% dibanding proyeksi penerimaan pajak pada tahun ini, dan tercatat memiliki rasio 9,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
(ell)
