1. Mengubah bentuk Kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Badan Pengadaan Pemerintah nantikan akan bertugas mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa di seluruh kementerian dan lembaga untuk mengejar efisiensi anggaran. Menurut Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan sebesar 25,43% pada 2026.

“Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun,” ungkap Prabowo.

2. Memperbaiki seluruh Puskesmas di Indonesia

Bagi Prabowo, Puskesmas Puskesmas harus menjadi pintu pertama negara ketika warga sakit. Puskesmas harus memiliki fasilitas yang mumpuni agar bisa menjalankan peran itu.

Tahun depan pemerintah mencanakan akan merenovasi 10 ribu Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap Puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sebesar Rp4 miliar.

Selain itu, pemerintah juga anak merenovasi atau membangun 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi Puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030.

3. Membangun dan merevitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Prabowo menargetkan 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia harus memiliki rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai dan canggih. Untuk itu Pemerintah akan membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit yang baik.

RSUD tersebut akan diperkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter sebesar 260 ribu, pemerintah akan membuka 9 fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Bahkan Pemerintah sedang mengkaji opsi menggunakan tenaga dokter asing dengan izin praktik dalam waktu terbatas.

4. Renovasi seluruh sekolah

Prabowo berencana untuk melakukan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dan harus diselesaikan paling lambat tahun 2029.

Melalui program ini, Prabowo berharap tidak ada lagi sekolah yang roboh, rusak, dan setiap anak Indonesia dapat belajar di sekolah dengan aman.

5. Pendirian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Tujuan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini adalah menciptakan harga referensi untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Prabowo tidak ingin lagi Indonesia menjual komoditas sementara negara lain menentukan harganya.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diharapkan bisa mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

6. Optimalisasi aset BUMN

Mulai tahun depan pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara.

Prabowo berhadap kebijakan ini akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, suntikan investasi pada perekonomian hingga modal baru untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

7. Rencana pembangunan 100 Giga Watt Energi Surya

Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Menko Perekonomian menghitung, dengan PLTS 100 Giga Watt, negara akan hemat setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik Indonesia.

8. Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)

Indonesia akan mengoperasikan PFII mulai tahun depan yang berlokasi di Jakarta dan Bali. PFII  akan menjadi wajah baru Jakarta dan Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia.

PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif.

9. Danantara Development Management Fund (DDMF)

DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tetapi belum dapat dibiayai dengan investasi komersial jangka pendek. Melalui DDMF akan digarap proyek mobil nasional, proyek motor nasional, proyek Giant Sea Wall, dan proyek-proyek transformasional lain yang dibutuhkan Indonesia.

10. Percepat proses elektrifikasi mobilitas masyarakat

Program ini bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM secara signifikan dan memperbesar industri motor listrik nasional berserta rantai pasok baterai, komponen, hingga layanan purnajual. Mulai tahun depan, Pemerintah akan memberikan insentif untuk perusahaan yang bisa memproduksi 1 juta motor listrik di dalam negeri.

11. Kebijakan kewarganegaraan ganda

Pemerintahan Prabowo berencana mengizinkan kewarganeraan ganda bagi diaspora Indonesia yang memiliki keahlian khusus seperti ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, dan profesional kelas dunia.

(roy)