Sementara skenario kedua adalah menggeser sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri menjadi rupiah murni sebesar Rp1,23 triliun.
Menariknya, kata Arif, kondisi kekurangan anggaran belanja pegawai ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada 2026, Kemenhub kata dia juga mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp1,82 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp218,31 miliar telah dipenuhi melalui optimalisasi anggaran internal, pergeseran anggaran antarunit kerja, realokasi anggaran, serta optimalisasi pembukaan blokir anggaran. Adapun sisa kekurangan sebesar Rp1,68 triliun masih akan diusulkan untuk dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI atas pemenuhan kekurangan belanja pegawai Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,2 triliun," ujar Arif.
Sementara pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi meminta penambahan pagu anggaran untuk 2027 mendatang sebesar Rp20,11 triliun, dari pagu indikatif yang tercatat hanya sebesar Rp28,34 triliun.
Usulan tersebut dilakukan lantaran hasil kalkulasi Kemenhub untuk kebutuhan anggaran operasional 2027 mencapai sebesar Rp55,16 triliun untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan program stimulus.
"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aset keselamatan, serta keberlangsungan operasional kementerian," ujar Dudy dalam rapat bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dudy mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut meliputi dukungan keselamatan senilai Rp7,8 triliun, dukungan pelayanan Rp9,17 triliun, belanja pegawai sebesar Rp2 triliun, dan layanan keperintisan Rp957 miliar.
Dukungan pelayanan tersebut salah satunya juga mencakup rencana pemberian stimulus tarif transportasi yang dipatok sebesar Rp643,3 miliar untuk periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/27 dan libur sekolah.
"Pagu indikatif yang diterima saat ini belum memenuhi kebutuhan belanja pegawai selama satu tahun penuh. Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung kebutuhan 59.682 pegawai," tutur dia.
(ain)
