"Partisipasi masyarakat seharusnya tidak dipahami sebagai sekadar formalitas administratif," tutur dia.

"Keterlibatan warga perlu menjadi mekanisme substantif agar pembangunan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari."

Dia berharap adanya evaluasi terhadap implementasi salah satu Program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut agar dapat mampu membangun kepercayaan publik dan perkuat kapasitas masyarakat lokal.

Kasus tersebut merujuk pada penghentian pembangunan sementara Kopdes di Temanggung lantaran disebut berdiri di atas sebagian jalan umum yang kerap dilalui kendaraan masyarat setempat.

Tepatnya, lokasi pembangunan berada di Jalan Jauman Kaloran, yang berada tidak jauh dari kantor Kecamatan setempat. Jalan itu diketahui dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

(lav)