“Serangan semacam itu, termasuk penyerangan terhadap kapal dan penahanan sewenang-wenang terhadap para aktivis, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” lanjutnya.
Para menteri luar negeri juga menilai serangan berulang terhadap misi kemanusiaan damai menunjukkan pengabaian yang terus dilakukan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi di perairan internasional.
Karena itu, mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab hukum dan moral dalam melindungi warga sipil serta misi kemanusiaan. Mereka juga meminta langkah konkret guna mengakhiri impunitas atau kekebalan hukum atas berbagai pelanggaran yang terjadi.
“Para Menteri menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab hukum dan moral mereka, memastikan pelindungan bagi warga sipil dan misi kemanusiaan, serta mengambil langkah nyata untuk mengakhiri impunitas dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran ini,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
(del)
