Ekspor batu bara juga disederhanakan melalui penghapusan persyaratan perjanjian kerja sama dalam
pengajuan ET serta kewajiban realisasi ekspor minimal satu kali dalam dua tahun berikut sanksinya.

Kebijakan ini diikuti pemberian fleksibilitas sumber bahan baku untuk mendukung hilirisasi timah industri. Di sisi lain, ketentuan spesifikasi teknis untuk timah solder, seperti batasan kandungan besi (Fe), dimensi, berat, dan metode pengemasan, juga dihapus guna menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi bagi para pelaku usaha.

Sistem perizinan ekspor juga telah terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (SINSW) guna mempercepat proses verifikasi data teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara real-time untuk meminimalkan kendala administratif dan mempercepat arus barang ekspor di tengah tuntutan perdagangan global yang semakin dinamis.

Tommy menjelaskan bahwa regulasi baru ini juga mencakup harmonisasi hukum melalui penyesuaian nomenklatur dan pengalihan kewenangan penerbitan dokumen perizinan ekspor antarinstansi. 

"Langkah ini diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih kebijakan serta meningkatkan kepastian hukum bagi eksportir," ungkap Tommy.

(ros)