Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar terkait posisi resmi AS terhadap kapal ini, sementara Gedung Putih menolak berkomentar. Begitu pula dengan Kementerian Luar Negeri Kuba yang tidak memberikan tanggapan.
Presiden AS Donald Trump berulang kali mengancam akan mengambil tindakan terhadap pemerintah kiri Kuba sebagai bagian dari upaya intensif AS untuk memutus akses bahan bakar dan pendanaan bagi pemerintah setempat. Akibat blokade ini, Kuba mengalami pemadaman listrik massal dalam beberapa pekan terakhir karena pasokan minyak mentah dan bahan bakar terhenti sepenuhnya.
Bulan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kampanye AS ini memberikan "dampak yang semakin parah" terhadap operasional rumah sakit, sanitasi publik, distribusi air, hingga pasokan makanan. PBB menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan tindakan koersi ekonomi tersebut.
Tanieris Diéguez La O, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Kuba di Washington, mengungkapkan dalam sebuah wawancara awal bulan ini bahwa krisis listrik telah menyebabkan puluhan ribu operasi bedah ditunda. Selain itu, akses layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil serta pasien dialisis juga terganggu.
Meskipun 10 juta penduduk Kuba telah terbiasa dengan pemadaman listrik bergilir selama bertahun-tahun, krisis kali ini jauh lebih intens di bawah embargo Trump.
Satu pengiriman bahan bakar ini diperkirakan hanya cukup untuk menyokong pembangkit listrik termoelektrik Kuba selama kurang lebih satu minggu. Hal ini mengingat kebutuhan harian Kuba mencapai sekitar 100.000 barel minyak, sementara produksi domestik mereka hanya mampu menutupi sekitar dua perlima dari total permintaan tersebut.
Saat ini, AS tengah mengatur aliran energi ke negara itu dengan mengizinkan perusahaan menjual bahan bakar kepada sektor usaha kecil dan menengah yang sedang tumbuh pesat, namun tetap melarang penjualan langsung kepada pemerintah.
The New York Times sebelumnya melaporkan rencana pemerintahan Trump terkait kapal tanker minyak tersebut.
(bbn)
