Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menerapkan efisiensi energi imbas ekskalasi konflik di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, terdapat empat kebijakan efisiensi yang akan dilakukan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) dan kegiatan di kompleks parlemen. 

"Akan diluncurkan edaran resmi," kata Indra kepada Bloomberg Technoz saat dikonfirmasi, Jumat (27/03/2026).

Efisiensi pertama, kata dia, DPR akan mengurangi anggaran atau pengadaan jamuan saat rapat. Namun, dia belum memberikan penjelasan detail apakah efisiensi akan menyasar besaran anggaran atau penghapusan makanan rapat di DPR.

Kedua, menurut dia, Setjen DPR akan mengurangi jatah BBM setiap kendaraan operasional ASN. Hal ini selaras dengan rencana pemerintah menerapkan kebijakan WFH satu hari per pekan bagi pegawai negeri. Pembatasan BBM akan dikenakan pada kendaraan milik eselon I hingga III Setjen DPR.

Ketiga, Setjen DPR juga telah menuntaskan teknis penerapan kebijakan WFH satu hari per pekan. Namun, dia memastikan kebijakan tersebut tak akan diberikan pada ASN di bidang persidangan atau rapat.