“Jika kekhawatiran terkait integritas rantai komando operasi, Departemen Perang bisa saja menghentikan penggunaan Claude,” tulis hakim.

“Sebaliknya, berbagai cara ini tampaknya dirancang untuk menghukum Anthropic.” Langkah semacam itu, dinyatakan hakim, “merupakan balasan ilegal klasik berdasarkan Amandemen Pertama.”

Perusahaan tersebut menggugat awal bulan ini untuk memblokir pernyataan Departemen Pertahanan bahwa Anthropic merupakan ancaman bagi rantai pasokan AS, yang memperparah perselisihan berisiko tinggi mengenai pengamanan teknologi AI yang digunakan oleh militer. 

Startup tersebut menuntut jaminan bahwa AI-nya tidak akan digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga AS atau penyebaran senjata otonom, sementara pemerintah mengutip alasan keamanan nasional dalam argumennya bahwa mereka tidak dapat menerima pembatasan apa pun.

Lin mengatakan bahwa Departemen Kehakiman tidak memiliki “dasar yang sah” untuk menyimpulkan bahwa sikap tegas Anthropic terkait pembatasan penggunaan teknologi AI-nya dapat membuatnya “menjadi pihak yang merusak.”

Juru bicara Anthropic belum segera menanggapi permintaan komentar.

(bbn)