Bloomberg Technoz, Jakarta - Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengaturan kewajiban pajak keluarga masih mengacu pada posisi suami sebagai kepala keluarga. Konsekuensinya, istri yang telah menikah diwajibkan menggabungkan kewajiban pajaknya dan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak pribadinya.

Kebijakan ini merujuk pada ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur bahwa tanggung jawab pajak keluarga berada di bawah satu identitas perpajakan. Dengan demikian, NPWP istri yang sebelumnya aktif perlu dinonaktifkan setelah pernikahan resmi tercatat.

Langkah tersebut bukan sekadar administratif, tetapi juga menyesuaikan sistem perpajakan keluarga agar selaras dengan regulasi nasional.

Syarat Administratif Penghapusan NPWP

Sebelum mengajukan penghapusan NPWP secara daring, wajib pajak perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung. Kelengkapan dokumen menjadi faktor penting agar proses tidak tertunda.

Dokumen yang Wajib Disiapkan

Beberapa persyaratan utama antara lain fotokopi NPWP suami dan istri untuk kebutuhan verifikasi. Selain itu, wajib dilampirkan fotokopi buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti sah pernikahan.