"Nah, Bapak Presiden juga sangat memiliki perhatian dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal," ujar Prasetyo kepada awak media, Rabu (22/10/2025).
Pertama, aspek keamanan bangunan pondok pesantren. Menurutnya, pemerintah memiliki data bahwa banyak bangunan pondok pesantren yang belum memenuhi prosedur keamanan. Sehingga, Prabowo memberikan arahan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan penilaian terhadap bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan secara teknis.
"Termasuk beliau [Prabowo] menyampaikan tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga pendidikan berbasis agama yang lain. Selain itu, rumah ibadah, baik masjid, musala, gereja, dan rumah ibadah lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal," ujarnya.
Kedua, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses pendidikan di pondok pesantren. Bagaimanapun, pemerintah menghendaki agar lembaga tersebut juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan berbasis teknologi hingga ekonomi. Sehingga, lebih dari 16 juta santri di Indonesia bisa mendapatkan ilmu yang lengkap, baik dari sisi agama dan pengetahuan.
Dengan dua alasan tersebut, Kepala Negara kemudian memberikan restu kepada Kementerian Agama untuk membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren.
(dov/frg)
