Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penggunaan wewenang darurat oleh Trump untuk memberlakukan tarif muncul menjelang rencana kunjungan sang presiden ke China bulan depan. Greer mengisyaratkan bahwa AS akan menggunakan instrumen perdagangan alternatif, termasuk investigasi praktik dagang negara lain, sebagai daya tawar.
“Kami sudah memberlakukan tarif seperti ini terhadap China dan investigasi juga sedang berjalan,” tegas Greer. Trump dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping dalam kunjungan yang dimulai pada 31 Maret mendatang. Kepada Fox News Sunday, Greer menambahkan bahwa AS mempertahankan rata-rata tarif sebesar 40% terhadap China tanpa menggunakan undang-undang darurat yang dibatalkan pengadilan tersebut.
Meski sebagian besar langkah perdagangannya dibatalkan pengadilan, pendekatan Trump telah memicu kemarahan mitra dagang dunia. Komisi Eropa menyatakan menuntut "kejelasan penuh" atas langkah pemerintahan Trump selanjutnya. "Kesepakatan tetaplah kesepakatan," tulis Komisi Eropa dalam pernyataannya, seraya menegaskan bahwa AS diharapkan menghormati komitmen yang ditandatangani pada Agustus lalu.
Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde juga menekankan pentingnya kejelasan dari pemerintah AS bagi perdagangan global.
“Saya berharap masalah ini segera diklarifikasi dan dipikirkan secara matang, sehingga kita tidak menghadapi tantangan baru. Saya harap proposal selanjutnya akan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku,” ujar Lagarde.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent, mengeklaim bahwa mitra dagang asing sebenarnya "menyukai kesepakatan tarif" tersebut. "Jadi, tidak akan ada yang berubah," ujarnya kepada Fox News.
Greer memberikan sinyal kuat bahwa para mitra dagang tidak boleh berharap akan adanya pelonggaran tarif meskipun ada putusan Mahkamah Agung. Ia menjelaskan bahwa tarif global 15% yang diumumkan Trump pada hari Sabtu memiliki nilai yang "kurang lebih setara" dengan tarif yang sebelumnya diberlakukan di bawah International Emergency Economic Powers Act—instrumen yang dinyatakan ilegal oleh pengadilan.
"Kenyataannya adalah kami ingin mempertahankan kebijakan yang sudah ada dan menjaga kesinambungan sebanyak mungkin," pungkas Greer dalam program This Week di ABC.
(bbn)
