"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," demikian laporan BI.
Penggunaan ULN pemerintah, lanjut laporan BI. difokuskan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99%.
Adapun ULN swasta pada kuartal IV-2025 berada di US$ 192,8 miliar. Turun dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$ 194,5 miliar.
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non-financial corporations). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," jelas laporan BI.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9% pada kuartal IV-2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup laporan BI.
(aji)
