"Sebenarnya halal itu bukan hanya untuk muslim saja atau muslim only, melainkan symbol of health dan symbol of clean. Sehingga mereka comply dan ikut aturan BPJPH juga," ujarnya.
Ketika ditanya kapan waktu penerapan aturan tentang kewajiban sertifikasi produk-produk halal itu akan diterapkan oleh kedua pihak, Haikal hanya menjelaskan pihak AS baru melakukan konferensi pers mengenai Mutual Recognition Agreement tersebut beberapa waktu lalu.
"Mereka baru konferensi pers kemarin. Artinya, antara Amerika dengan BPJPH sudah terjadi kesepakatan," ujarnya.
Sebelumnya, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menegaskan komitmen memenuhi sertifikasi halal pada produk hasil pertanian sesuai dengan yang disyaratkan oleh BPJPH.
"Terkait halal, kantor kami bekerja sangat erat dengan BPJPH dan tentu saja, produk-produk dari Amerika Serikat selalu berupaya untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH," kata Penasihat Pertanian Dinas Pertanian Luar Negeri USDA, Lisa Ahramjian belum lama ini.
Ahramjian menuturkan Indonesia menerapkan sertifikasi halal terhadap sejumlah produk, baik untuk AS maupun negara-negara lainnya. Produk daging dan produk susu, beserta olahannya yang diimpor ke Indonesia, telah diwajibkan untuk memiliki sertifikasi halal.
Lebih lanjut, Ahramjian mengatakan pebisnis asal Negeri Paman Sam tersebut menyadari akan adanya aturan itu dan berupaya untuk memenuhi persyaratan halal. Sejauh ini, terdapat lima lembaga sertifikasi halal di AS. Perusahaan AS memiliki opsi untuk memperoleh sertifikasi halal dari lembaga tersebut atau mendapatkan sertifikasi secara langsung melalui BPJPH.
Sekadar catatan, pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 ini. Kebijakan Wajib Halal merupakan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
(ell)
