Sedangkan RUU Pilkada mendapat sorotan karena koalisi pemerintah belakangan rajin menyampaikan wacana pengembalian pemilihan kepala daerah dari mekanisme langsung oleh masyarakat; menjadi tak langsung atau melalui DPRD. Kabarnya, RUU Pemilu dan RUU Pilkada akan menjadi satu aturan serupa omnibus law politik bertajuk UU Kepemiluan Nasional.

(dov/frg)