Penerimaan bruto naik 3,7% menjadi Rp2.278,8 triliun, namun netto turun 0,7% dibanding 2024 akibat lonjakan restitusi Rp361 triliun dan moderasi harga komoditas.
"Memang ada penurunan harga komoditas, tapi tidak dramatis. Inilah yang harus dicari persoalan sebenarnya," tegasnya.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi layanan DJP yang dibarengi dengan evaluasi menyeluruh agar sistem baru tidak menyulitkan wajib pajak.
Komisi XI DPR, lanjutnya, berkomitmen terus mendukung pemerintah melalui legislasi dan penganggaran guna memperkuat sektor perpajakan. Ia juga mengingatkan DJP untuk tetap fokus pada optimalisasi penerimaan dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"[Sebab] pajak berkaitan dengan peradaban," tutupnya.
(lav)
