Jumlahnya mencapai sekitar 400 biro travel yang telah dimintai keterangan, baik oleh penyidik KPK maupun auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam rangka penghitungan kerugian negara.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap biro travel dan PIHK menjadi krusial untuk mendalami kasus rasuah tersebut.
“Karena mereka yang di lapangan melakukan jual beli kuota Haji tersebut. Mereka yang melakukan penyelenggaraan ibadah Haji bagi para jemaah,” jelasnya.
Selain itu, KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari PIHK dan biro travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Pendalaman ini dilakukan untuk memastikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, KPK masih menunggu pihak-pihak yang hingga kini belum mengembalikan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.
“Silakan kami tunggu, nanti akan dilakukan penyitaan tentunya sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan juga langkah awal yang positif bagi optimalisasi asset recovery,” kata Budi.
KPK menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji masih terus berjalan. Saat ini, penyidik juga melakukan koordinasi intensif dengan BPK untuk menunggu hasil perhitungan resmi kerugian keuangan negara.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024.
Selain Yaqut, KPK juga telah resmi menetapkan mantan Staf Khusus (Stafsus) Menag era Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
(dec/naw)
