Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) membeberkan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai pajak di KPP Madya Jakarta Utara berkaitan dengan suap pengurangan pembayaran pajak perusahaan tambang & pemurnian bijih nikel, PT Wanatiara Persada (WP).

Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan perkara bermula pada periode September hingga Desember 2025.

Saat itu, PT WP menyampaikan laporan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak 2023.

Tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara kemudian melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar Rp75 miliar.

Atas temuan itu, PT WP mengajukan beberapa kali sanggahan. Dalam proses tersebut, diduga Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (AGS), meminta pembayaran pajak secara “all in” sebesar Rp23 miliar.