Ia menilai status perusahaan terbuka akan meningkatkan tata kelola dan transparansi perseroan.
"Karena dengan IPO saya meyakini dengan diawasi oleh publik, maka Bank Jakarta akan menjadi semakin baik," kata Pramono.
Pramono menambahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mematangkan agenda tersebut.
Dirinya juga telah meminta jajaran direksi dan komisaris Bank Jakarta mempercepat pembenahan internal.
"Karena seperti kita ketahui, Bank Jakarta ini sekarang ini kepemilikannya sepenuhnya oleh Pemerintah DKI Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta, saya menaruh harapan untuk ini dikelola secara profesional, memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi siapapun yang memanfaatkan Bank Jakarta," tegasnya.
Sebagai catatan, kabar IPO Bank Jakarta bukanlah hal yang baru. Hingga awal September 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi belum menerima permohonan konsultasi atau pendaftaran pernyataan rencana penawaran umum perdana saham bank tersebut.
"Perlu saya jelaskan bahwa sampai saat ini belum ada konfirmasi atau pernyataan pendaftaran atas IPO Bank DKI," ujar Inarno menegaskan.
Padahal, rencana IPO Bank DKI telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejak pertengahan tahun 2025.
(ell)
