Instruksi itu muncul setelah Presiden Donald Trump mengancam akan mengambil serangkaian tindakan agresif untuk membatasi migrasi legal ke AS sebagai respons atas kematian seorang anggota Garda Nasional yang disergap dekat Gedung Putih bulan lalu. 

Pemerintahan sebelumnya juga telah menerapkan biaya sebesar US$100.000 (Rp1,6 miliar) untuk permohonan visa H-1B mulai September.

Para petugas konsuler didorong untuk meninjau resume dan halaman LinkedIn, serta artikel di publikasi industri.

Beberapa hal yang akan ditandai termasuk mematuhi permintaan moderasi konten atau sensor dari entitas asing atau “menerapkan kebijakan moderasi konten global yang tidak konsisten dengan kebebasan berekspresi.”

Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan Juni, Menteri Luar Negeri Marco Rubio memerintahkan pemeriksaan lebih ketat terhadap profil media sosial warga asing yang ingin berkunjung ke Universitas Harvard, dengan mengatakan kepada petugas konsuler AS bahwa kurangnya keberadaan daring dapat menjadi bukti cukup untuk menolak visa.

(bbn)