Menurut dia, Perpres IKN hanya membatasi penerbitan izin baru untuk kegiatan tambang. Sementara itu, anggota APBI belakangan kesulitan untuk mengajukan perpanjangan izin untuk tambang lama yang sudah beroperasi.

“Padahal kalau kita lihat dari anggota kita ini ada di zona pendukung, masih jauh,” tuturnya.

Dengan demikian, dia menggarisbawahi, perusahaan tambang batu bara saat ini menghadapi ketidakpastian ihwal kelanjutan investasi di area pendukung IKN, yang relatif jauh dari pusat ibu kota baru itu.

Dia berharap pemerintah dapat mencari jalan keluar dari ketidakpastian perpanjangan izin tambang tersebut.

Realisasi Produksi

Sebelumnya, APBI membeberkan, produksi batu bara Indonesia telah mencapai 661,18 juta ton per Oktober 2025.

Realisasi produksi batu bara itu mengambil porsi 89,38% dari target produksi sepanjang 2025 sebesar 739,6 juta ton.

“Target sampai akhir tahun kurang lebih 740 juta ton,” kata Haryanto.

Adapun, target produksi batu bara tahun ini terpaut lebar dari realisasi produksi batu bara sepanjang 2024 yang mencapai 836 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah belakangan tengah mengkaji pengurangan kuota produksi batu bara untuk tahun depan di tengah koreksi produksi komoditas emas hitam sepanjang tahun ini.

“Nanti kita mau lihat korelasi dengan rencana pemerintah untuk mengurangi produksi di 2026,” kata dia.

Di sisi lain, APBI membeberkan, realisasi pemenuhan pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara telah mencapai 180,98 juta ton atau 75,51% dari target yang ditetapkan sebesar 239,6 juta ton.

Sementara itu, ekspor batu bara Indonesia telah mencapai 418 juta ton, setara dengan 83,6% dari target ekspor tahun ini yang dipatok 500 juta ton.

Belakangan, permintaan batu bara di pasar Asia Tenggara atau Asean belakangan mulai tumbuh, seiring dengan pelemahan permintaan dari China dan India.

(naw)