Dalam aksi demonstrasi Agustus lalu, salah satu tuntutan dari masyarakat adalah reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Prabowo meminta Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan laporan kepadanya setiap tiga bulan sekali.
Menurutnya, tugas utama komisi ini adalah mempelajari dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Negara untuk mengambil tindakan reformasi yang diperlukan. Nantinya, komisi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie itu akan bertugas untuk mengkaji institusi Polri.
“Saya minta mungkin tiap tiga bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” ujar Prabowo, dikutip Sabtu (8/11/2025).
Prabowo pun sempat memberi sinyal bahwa hal yang sama akan dilakukan pada lembaga penegak hukum yang lain. Meski demikian, dia memang belum secara gamblang soal rencana pemerintah membentuk komisi reformasi untuk kejaksaan dan pengadilan.
(dov/frg)
